Sekda Seluma, Irihadi

SELUMA, PB- Pemerintah Kabupaten Seluma akan melakukan koordinasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk mempertanyakan kelayakan besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk ASN di kabupaten Seluma. Hal ini dilakukan guna meredam polemik besaran TPP antara kepala OPD di Kabupaten ini.

“Kita berusaha untuk menyelesaikan polemik TPP ini, besar harapan setelah dari KPK nanti diketahui rincian dan kewajarannya,” Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma Irihadi, Senin (02/04/2018).

Selain berkoordinasi Kata dia, juga menindak lanjuti besaran komposisi bagi setiap kepala OPD dan ASN termasuk setiap golongan ASN di Kabupaten Seluma. Agar bisa di ketahui kelayakan dan kewajaran besaran TPP tersebut. Hal ini juga menindak lanjuti arahan dari KPK sebelumnya.

“Makanya kita harapankan ini nanti dapat menemukan jalan keluarnya,” sambungnya.

Jika tetap juga tidak menemukan titik terang tambah dia, Pemkab Seluma tetap akan memberikan TPP dengan mengacu kepada SK Bupati tahun 2017 lalu. Dengan artian tidak ada kenaikan terhadap pemberian TPP ini. Ataupun di kembalikan ke Honor kegiatan saja.

Namun, pengembalian ke honor kegiatan maka yang akan menjadi dampaknya adalah OPD yang tidak memiliki kegiatan, sehingga inilah yang menjadi kerugian dan sangat sulit diterapkan.

“tetap pada SK tahun 2017 atau di kembalikan ke Honor kegiatan namun dampaknya adalah OPD yang tidak ada kegiatan,” tegasnya.
Diketahui, besaran TPP di lingkungan pemerintah kabupaten Seluma mendapat aksi protes.

Pasalnya, Gejolak aksi protes besaran TPP ini setelah kesenjangan di OPD yang ber tipe A dan C. Besaran TPP pada OPD yang termasuk kedalam TP4D jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD yang besaran TPPnya mencapai Rp14 juta, bahkan Rp16 juta. Tentunya lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp13 juta.

Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk kepala bagian (Kabag) dilingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp12 juta setiap bulannya. [Sepriandi]