Seorang demonstran menujukkan poster penolakan atas kehadiran tenaga kerja asing. Foto istimewa.

Nining Tri Satria, S.Si*

Hari ini bangsa Indonesia disuguhkan dengan kado pahit atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Nasib para sarjana yang setiap tahun membludakpun mulai dipertanyakan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini angka pengangguran sangat tinggi. Dibukanya keran TKA untuk masuk ke negeri kita mulai menyebabkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat.

Presiden Union Migrant Indonesia, Muhammad Iqbal, mengatakan Indonesia adalah negara anti komunis, tetapi mengapa di era Jokowi pemerintahannya dekat dengan negara Komunis Cina dalam kebijakannya. Salah satunya kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pembangunan nasional.

“Negara anti komunis tetapi mengapa di era ini, Pemerintah Jokowi begitu dekat dengan negara komunis dalam kebijakannya,” katanya dalam diskusi ‘Pengangguran Banyak, Jokowi Impor Tenaga Kerja’ di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis, (12/4/2018). Iqbal menjelaskan kebijakan yang paling nampak adalah meningkatnya TKA asal Tiongkok ke Indonesia.

Menurut data yang dihimpun, jelasnya, peningkatan TKA di era Jokowi meningkat 68 persen dari tahun 2014-2017. “Di tahun 2014 jumlah TKA mencapai 71 ribu dan di tahun 2017 mencapai 126.000, ini jumlah yang besar dan mengkhawatirkan,” ujarnya.

Dia menuturkan sangat disayangkan pekerjaan yang bisa diisi oleh tenaga kerja lokal justru diambil alih juga oleh TKA. Pekerjaan yang paling banyak diisi TKA di berbagai bidang seperti teknologi, pertambangan, produksi dan administrasi. “Pemerintah menyakiti rakyat, pemerintah harus membatasinya jangan justru membuka lebar TKA. Sedihnya ruang-ruang yang bisa diisi oleh TK lokal kenapa justru diisi TKA. Seakan kita ini asing di negeri kita sendiri,” tegurnya.

Iqbal menilai kebijakan pemerintah membuka lebar masuknya orang asing ini padahal dampaknya berbahaya. Di antara dampainya penularan penyakit, merusak keamanan nasional dan konflik (kecemburuan tenaga kerja lokal terhadap TKA). Akan sangat berbahaya jikalau Pemerintah tidak memiliki sistem keberpihakan kepada rakyatnya. Seharusnya pemerintah bisa meningkatkan kualitas SDM rakyatnya agar dapat bersaing di era digitalisasi dan globalisasi, kalau tidak bangsa kita akan mudah ditindas oleh para cukong dan asing. (https://m.kiblat.net/2018/04/14/banjir-tka-rakyat-terasingkan-di-negara-sendiri/)

Lalu, Bagaimana kabar Bengkulu? Terbebaskah dari ancaman TKA? Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengeluhkan terkait banyaknya jumlah tenaga asing Cina yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulau Baai yang ada di Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan tenaga kerja warga masyarakat sekitar. “Yang saya keluhkan tenaga kerja asing jumlahnya semakin banyak, di PLTU khususnya,” ujar Panca Darmawan Sekretaris KSPI Saat di jumpai di hotel Raffles, Minggu (22/4).

Dijelaskan juga bahwa masuknya tenaga asing di Bengkulu tidak mengurangi jumlah pengangguran justru menambah jumlah angka pengangguran yang ada di Bengkulu. Maka dari situ ada hal yang harus di pertimbangkan tentang adanya Peraturan Daerah (Perda). “Ada beberapa hal yang harus di benahi dan itu mungkin penterjemah dari daerah-daerah tertentu yang misalnya di buatkan Perda, karena adanya Perda akan mengurangi jumlah pengaguran dan adanya tenaga asing diharap tidak menggangu pengangguran warga masyarakat di daerah tersebut,” kata Panca.

Menurutnya dilihat dari bidang keahlian atau skil dan tenaga kasar, masyarakat Indonesia sudah mumpuni dalam hal tersebut. Namun hal seperti ini justru kebanyakan digunakan oleh tenaga kerja asing, sementara masyarakat sekitar tidak mendapatkan apa-apa. “Dari situ harus di pisahkan mana tenaga kerja yang mempunyai ahli atau skil agar bekerja dengan baik karena di Indonesia ini secara keahlian dan tenaga kasar sudah mumpuni sementara hal seperti ini digunakan yang jumlahnya kebanyakan dari tenaga asing maka kita tidak dapat apa-apa,” paparnya.

Selain itu dirinya berharap agar pemerintah dapat menerjemah dengan melalui perdanya yang membuat suatu aturan, bahwa tenaga asing yang boleh bekerja dengan jabaran jabaran mungkin misalnya, dalam tenaga ahli harus sesuai dengan bidang keahlianya atau mengawasi produknya yang ada di Indonesia.

Sementara untuk tenaga kasar dan administrasi supaya memakai tenaga orang dari daerah tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran maka dari itu untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diharap dapat memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini.

“Saya akui memang mereka masuk membawa investor tapi tidak dijadikan alasan untuk banyaknya jumlah tenaga asing. Khususnya di Bengkulu kita melihat banyaknya tenaga asing namun saya tidak menyinggung ke imigrasian tetapi yang kita lihat banyaknya tenaga asing ini. Apakah mereka terdaftar di imigrasi atau tidak, terdaftar di tenaga kerja provinsi atau tidak. Hal ini tidak di ketahui. Namun laporan masyarakat sekitar bahwa mereka tidak mendapatkan peluang untuk masuk dan bekerja di tempat tersebut. Dan saat ini tenaga kerja yang ada di PLTU kebanyakan tenaga negara asing dan tenaga kerja asli masyarakat setempat tidak dapat ikut menikmati manfaat dari adanya PLTU tersebut. Persentasi ini yang harus di pertimbangkan misalnya mesin yang digunakan dari Cina. Apabila pengawas mesin tersebut dari tenaga kerja Cina itu tidak apa-apa namun setidaknya asisten-asistenya diambil dari tenaga masyarakat sekitar. Biasanya juga tenaga asing kan kebanyakan sistim kontrak apabila kontrak tersebut habis dan apabila sebelumnya anak bangsa mengetahui cara kerja mereka ini maka hal tersebut dapat di manfaatkan anak bangsa untuk melanjutkanya,” paparnya. (http://pedomanbengkulu.com/2018/04/kspi-keluhkan-banyaknya-pekerja-asing-di-bengkulu/)

Kebijakan Sistem Islam terhadap Investasi dan Pekerja Asing

Hafidz abdurrrahman menjelaskan, di dalam sistem Islam bisa membangun infrastruktur dengan menggunnakan baitul mal tanpa memungut pajak dari rakyat, melalui kekayaan milik umum yang dikuasai dan dikelola oleh negara dan kekayaan milik negara sebagaimana telah dibuktikan di zaman Khulafaurasyidin, Umayyah dan Abbasiyah hingga Usmaniyah seperti proyek pembangunan kereta api yang menghubungkan antara Hijaz, Syam hingga Istambul.

Kedua, jika baitul tidak ada dana karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain maka harus dilihat jika proyek infrastruktur tersebut memang vital karena satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan atau karena satu dan lain hal sehingga harus ada guna mengatasi ledakan penduduk maupun ketidakcukupan daya tampung maka negara bisa mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika tidak cukup maka kaum muslim laki-laki dan mampu dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi.

Pada saat yang sama, negara bisa mengajukan fasilitas kredit baik kepada negara maupun perusahaan asing tanpa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayar dengan cash. Setelah dana infak dan pajak tersebut terkumpul. Namun, kebijakan ini ditempuh dalam kondisi yang sangat terdesak. Meski kemungkinan ini sangat kecil, mengingat sumber kekayaan negara khilafah yang membentang di 2/3 dunia sangat fantastis dan luar biasa.

Adapun jika proyek infrastruktur tersebut tidak vital maka negara tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit termasuk berutang kepada negara atau perusahaan asing untuk membiayai proyek.

Negara khilafah akan menutup rapat-rapat pintu investasi asing dan utang luar negeri yang bisa berdampak pada penguasaan kekayaan milik umum dan negara oleh pihak asing. Hubungan dengan pihak asing harus melalui satu pintu yaitu departemen luar negeri.

Demikian juga dengan utang luar negeri dengan berbagai istilah seperti hibah, donor atau pinjaman intinya sama yaitu utang. Dengan begitu semua celah utang ini bisa ditutup rapat-rapat kecuali dalam kondisi darurat.

Dengan ditutupnya seluruh pintu yang bisa berdampak pada mengalirnya kekayaan khilafah keluar, maka kekayaan umat ini akan terjaga. Dan dengan kebijakan sebelumnya, apa yang ada ditangan asing pun bisa dikembalikan. Kendati begitu, masih memungkinkan orang asing diluar negara khilafah untuk berusaha didalam negeri khilafah, hanya saja ada batasan. Pertama, dari segi asal negaranya. Jika orang tersebut berasal dari negara kafir harbi fi’lan (negara kafir yang menyerang kaum muslimin) maka negara khilafah sama sekali tak memberikan izin kepada mereka untuk untuk menjalankan bisnisnya diwilayah khilafah.

Namun jika warga negara kafir harbi hukman atau mu’ahad, maka khilafah bisa memberikan izin untuk menjalankan bisnis diwilayah khilafah, sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Hanya saja, inipun tetap mengacu pada klausul yang disepakati oleh khilafah dengan negara mereka.

Kedua, usaha mereka dibatasi pada komoditas yang terkategori kepemilikan individu. Mereka tidak boleh mengelolah kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kalau pun mereka diminta oleh negara mengerjakan sebuah proyek, mereka sifatnya perusahaan /individu yang dikontrak/dipekerjakan oleh negara bukan pengelola.

Walhasil, pada dasarnya negara khilafah dimaksudkan untuk menyejahterahkan rakyatnya. Maka, Daulah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat demi kesejahteraan mereka. Bukan mempersilahkan tenaga kerja asing bekerja, sementara rakyat hanya menonton saja. Sehingga peran dan tanggung jawab Negara sebagai pengurus dan pelayan masyarakat akan berjalan secara sempurna saat Islam diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah ala minhaj an-nubuwwah.

Wallahualam

*Praktisi Pendidikan Kota Bengkulu