Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani

SELUMA, PB – Wakil Ketua II DPRD Seluma Okti Fitriani meminta, agar besaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Aparatur Sipil Negera (ASN) Seluma, dianalisa ulang.

Okti menyarankan agar, disesuaikan dengan fungsi kerja dan beban tugas. Tidak harus disesuaikan dengan kelas atau tipe OPD.

“Penetapan TPP disesuaikan dengan kewenangan fungsi, tanggungjawab dan resiko kerja. Bisa jadi Kabid setiap OPD itu berbeda karena beban kerja berbeda, dan tidak boleh berlebihan,” kata Okti, Selasa (03/04/2018).

Menurutnya, bisa saja besaran TPP disesuaikan dengan prestasi. ASN yang tidak ada jabatan tapi memiliki beban kerja berat, harus diberikan reward. Seperti TPP yang lebih besar dari ASN lainnya.

“Jangan tebang pilih dalam penetapan TPP. Jangan terlalu norak, lihat Kabupaten lain dan jangan melebihi provinsi. Kepatutannya dipertimbangkan,”tandasnya.

Diketahui, besaran TPP di lingkungan pemerintah kabupaten Seluma mendapat aksi protes. Pasalnya, Gejolak aksi protes besaran TPP ini setelah kesenjangan di OPD yang ber tipe A dan C. Besaran TPP pada OPD yang termasuk kedalam TP4D jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD yang besaran TPP nya mencapai Rp 14 juta, bahkan Rp 16 juta. Tentunya lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta.

Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk kepala bagian (Kabag) dilingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya. [Sepriandi]