Senator Riri Damayanti John Latief usai dilantik sebagai Wakil Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bengkulu beberapa waktu yang lalu.

JAKARTA, PB – Senator termuda Indonesia Riri Damayanti John Latief mengaku prihatin terhadap ketimpangan jumlah guru yang ada di kota-kota dengan daerah terpencil sebagaimana yang terjadi di Bengkulu, daerah pemilihannya.

Riri menjelaskan, Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pemerataan tersebut melalui program sertifikasi yang salah satu persyaratannya adalah wajib mengajar 24 jam.

“Dengan program itu sebenarnya guru yang tidak cukup mengajar di sekolahnya dapat mencari jam tambahan mengajar di sekolah terpencil, tapi prakteknya tidak semudah itu. Buktinya program sertifikasi telah berjalan sekian tahun distribusi guru ini masih menjadi persoalan. Misalnya di Bengkulu,” kata Riri kepada jurnalis, Selasa (10/4/2018).

Untuk mengatasi hal ini, Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga SEMAKU itu melanjutkan, sedikitnya ada tiga cara yang bisa diambil Pemerintah agar masalah kesejangan ini dapat diatasi. Pertama, Pemerintah harus memberikan kenyamanan terhadap para guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

“Guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil harus mendapatkan perlakukan khusus dengan gaji khusus. Harus lebih dari yang pernah ditetapkan untuk mereka. Kenyamanan juga bisa diberikan dalam bentuk pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana transportasi para guru kita ke wilayah-wilayah perbatasan,” ujar Riri.

Kedua, sambung Wakil Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bengkulu itu, CPNS 2018 selain memprioritaskan penerimaan guru, Pemerintah juga perlu menekankan proses rekrutmen berdasarkan calon-calon guru yang memang berasal dan tinggal di daerah-daerah terpencil.

“Kalau yang diterima bukan orang setempat, saya yakin langkah pertama yang dilakukannya saat diterima sebagai PNS pasti adalah bagaimana mengajukan pindah tugas. CPNS 2018 ini jangan sampai seperti itu,” tegas Riri.

Ketiga, Kakak Pembina Generasi Berencana BKKBN Bengkulu ini menambahkan, dalam kondisi darurat, guru-guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil diberikan surat tugas dengan batasan waktu. Sebab, kata Riri, bila terlalu lama para guru khususnya yang sudah berkeluarga, cenderung merasa tidak betah mengajar di daerah terpencil.

“Salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah membuat Pemerintah hadir termasuk di daerah-daerah terpencil. Maka soal pemerataan guru ini harus segera dipecahkan. Banyak kriminalitas yang timbul di daerah terpencil salah satu sebabnya karena kurangnya pendidikan terhadap generasi kita di daerah-daerah itu,” demikian Riri.

Untuk diketahui, Komite III DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pendidikan, agama, kebudayaan, pariwisata, tenaga kerja dan beberapa lingkup tugas lainnya. [Gayatri Sukarti]