Ketua RW 3 Kelurahan Teluk Sepang Ujang Usman

BENGKULU, PB – Warga mengeluh lantaran jembatan yang menjadi penghubung antara Kampung Bahari dengan kawasan di sekitarnya belum ada perbaikan. Untuk beraktifitas, warga terpaksa melintasi jalan perindustrian yang berada di kawasan Pulau Baai.

“Jembatan ini sudah sekitar empat tahunan rusak dan sampai sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah,” ujar Ketua RW 3 Kelurahan Teluk Sepang, Ujang Usman, Kamis (17/5/2018).

Dijelaskan bahwa warga Teluk Sepang terpaksa melintas di jalur truk angkutan batu bara.

“Saat ini warga terpaksa harus melintasi jalan yang dilalui oleh truk pengangkut batu bara karena jalan penghubung satu-satunya yang mereka punya telah ambruk. Dengan kondisi yang ada saat ini, kami berharap agar pemerintah dapat memperhatikan dan memperbaiki kondisi jembatan penghubung untuk memudahkan akses kami,” tandasnya.

Sementara PT Pelindo II Cabang Bengkulu memaklumi jika masyarakat Kelurahan Teluk Sepang melintasi jalan yang diperuntukkan untuk kegiatan perindustrian dikarenakan keterbatasan akses yang bisa digunakan oleh masyarakat.

“Kami tahu jalan tersebut merupakan jalan satu satunya untuk keluar menuju pusat kota. Jalur yang dipakai masyarakat bersifat sementara. Sebenarnya tidak untuk umum karena jalur tersebut sangat berbahaya untuk dilewati,” ujar Advisor Pengendalian Kinerja dan PFSO PT Pelindo II Cabang Bengkulu, Mattasar SR.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Syafriandi, membantah keterangan masyarakat terkait rusaknya jalan yang sudah empat tahun.

“Saya jadi pelaksana tugas saja belum tiga tahun. Jadi permasalahan itu baru sekitar satu setengah tahun,” kata Syafriandi.

Dijelaskan, pemerintah sudah mengusulkan perbaikan jembatan tersebut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu. Secara teknis, pekerjaan pembangunan memang dilimpahkan ke Dinas PUPR Kota Bengkulu.

“Kita sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi jembatan tersebut. Dinas PUPR Kota juga sudah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat untuk segera membenahi permasalahan tersebut. Awalnya jembatan ini akan dikerjakan oleh dana On Call. Dana On Call yang ada di BPBD Provinsi dan sudah kita ajukan proposal ke pusat. Dari PUPR Kota sangat mendukung untuk masalah ini. Kita tunggulah BPBD seperti apa. Dana On Call itu adalah dana yang siap di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB namanya. Dana itu milik BNPB, BPBD tidak memiliki dana itu,” katanya.

Kondisi jembatan yang rusak dan membutuhkan perbaikan.

Syafriandi memperkiraan dibutuhkan dana sebesar Rp6,5 miliar untuk pembangunan jembatan ini dan sudah diajukan ke Pemerintah pusat untuk perbaikan.

“Tahun depan akan dianggarkan,” pungkasnya. [Ardiyanto]