Walikota Bengkulu Helmi Hasan (berjanggut) saat melepas Karnaval Batik Internasional 2017

Sesuai harapan, debat kandidat pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu 2018-2023 putaran pertama di Grage Hotel Bengkulu, Sabtu 28 April 2018, berlangsung aman, damai dan sukses.

Berbagai kandidat menyampaikan program-program unggulannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bengkulu. Semua program tersebut pada hakikatnya baik, namun program Bengkulu Oke merupakan yang terbaik.

Program Bengkulu Oke ini dilontarkan oleh kandidat calon Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi. Program ini bisa ditafsirkan dengan penciptaan kota pintar atau smart city dalam bahasa Inggris. Program ini berwujud runtuhnya tembok pemisah antara pemerintah dan rakyatnya melalui teknologi informasi (TI).

Bagaimana tidak, Dedy berjanji, program ini akan menjadi pintu bagi rakyat untuk mengetahui isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. Rakyat Bengkulu akan tahu berapa sih uang yang ada di Kota Bengkulu, dari mana asalnya dan kemana larinya.

Program ini akan menutup rapat-rapat celah korupsi. Para pejabat tidak akan bisa lagi memanipulasi anggaran. Sebab, satu rupiah pun dana yang keluar akan terpantau. Rakyat dapat langsung menilai, misalnya apakah anggaran sebesar Rp5 miliar masuk akal untuk program jamuan makan-makan sementara anggaran beras untuk rakyat yang kurang mampu hanya Rp500 juta.

Dalam jangka panjang, program semacam ini bahkan bisa mendorong rakyat untuk memberikan masukan agar penggunaan APBD bisa lebih efisien. Warga kota bisa langsung menilai dan mengkritisi bila anggaran untuk perjalanan dinas anggota dewan ternyata jauh lebih besar daripada anggaran untuk program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) yang diperuntukkan bagi rakyat.

Dengan seperti itu, program Bengkulu Oke bisa mencegah praktik mafia anggaran dan pilih kasih prioritas anggaran dalam pembangunan. Program ini bisa menutupi kebocoran anggaran. Karena itu program ini bisa dikatakan terbaik dari program-program lainnya.

Pengadaan seribu wifi gratis dalam program Bengkulu Oke hanya akan menambah efektif pelaksanaan program ini. Prakteknya, mayoritas warga kota telah melek TI dan menggunakan ponsel yang terkoneksi dengan internet. Bila kelak Helmi-Dedy terpilih, pasangan tersebut harus bisa memastikan bahwa Pemerintah Kota telah memiliki cukup benteng pertahanan dari gempuran arus liberalisasi informasi dan digitalisasi dunia audio visual.

Dalam artian, warga kota harus dipersenjatai dulu dengan kesadaran kritis untuk tidak mudah menelan mentah-mentah informasi hoax yang dengan cepat dan mudah menyebar di dunia maya. Melalui program ini, Helmi-Dedy harus mampu mendorong bangkitnya sastra dan kebudayaan Bengkulu, cerita-cerita rakyat Bengkulu yang kaya akan kebijaksanaan, mendorong lahirnya kebudayaan menulis, karya-karya jurnalistik, karikatur, essai, novel, singkatnya, kesenian-kesenian yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan modern untuk membangkitkan imajinasi warga kota akan masa depan yang lebih baik, adil dan makmur.

Dan betapa bahagiannya warga kota bila program Bengkulu Oke ini telah berjalan dengan baik. Sebab, seluruh pelayanan publik akan terkoneksi dalam teknologi informasi tersebut. Ketika membutuhkan pelayanan publik seperti membuat KTP, mengurus perizinan, mendadak sakit, dan lain-lain, warga kota cukup mengirim pesan kepada pemerintah dan pemerintah akan langsung memberikan respon hingga kebutuhan warga tersebut terpenuhi. Secara praktek, program ini sebenarnya sudah berjalan, tapi sistemnya tentu akan lebih sempurna lagi bila smart city bisa diaplikasikan.

Terpenting dari semua itu, sebenarnya program ini menjawab apa yang dicita-citakan oleh seluruh kandidat dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bengkulu 2018-2023. Sebab, apa sebenarnya yang dicita-citakan oleh seluruh kandidat, terjawab dengan satu program ini, baik itu penciptaan pemerintahan yang bersih, pengefektifan penggunaan uang rakyat, satu produk satu kelurahan, kelurahan mandiri, layanan kesehatan yang menjangkau semua, hingga penyempurnaan sistem pembangunan pemerintahan dari pemerintahan periode sebelumnya.