Anggota DPRD Bengkulu Utara Slamet Waluyo

BENGKULU UTARA, PB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara meminta kepada pihak eksekutif untuk tidak mencampur adukkan antara kepentingan politik dan anggaran di APBD Bengkulu Utara.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Bengkulu Utara, Slamet Waluyo dari Fraksi Nasdem, Kamis (17/5/2018).

“Kepentingan politik harus dipisahkan dalam membahas anggaran di APBD Bengkulu Utara. Kalau dipaksakan pembangunan yang tidak merata akan terjadi, ketimpangan-ketimpangan itu pasti. Untuk itu mari kita sama-sama satu pemikiran dalam membahas APBD agar yang di inginkan oleh eksekutif dan apa yang di harapkan oleh legislatif yang sudah ditampung melalui reses bisa terwujud,” ujar Slamet.

Menurut Slamet yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda ini, jika dalam pengalokasiaan anggaran masih tetap dipolitisi yang akan terjadi justru pembangunan daerah tidak akan berjalan sesuai dengan acuan RPJMD.

Kenapa tidak akan dapat berjalan dengan acuan RPJMD, sebab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terkendala dengan biaya. Lantaran minimnya anggaran di instansi atau badan tersebut.

Untuk itu, tegas Slamet, pihaknya selaku legislatif mengimbau agar praktek politik anggaran tidak diberlakukan oleh pihak eksekutif. Supaya, hasil dari kesepakatan Musrembang dapat terealisasi.

Karena, tolak ukur dari RPJMD dan visi misi kepala daerah berpatokan dengan hasil Musrembang. [Evi Kusnandar]