Ketua Panwascam Seginim, Samsuhar

BENGKULU SELATAN, PB – Panwascam Kecamatan Seginim dinilai lalai lantaran telah meluluskan salah seorang Anggota Panwas Desa yang belum memenuhi syarat usia minimal. Untuk itu Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (Panwaskab BS) akan memberikan sanksi yang tegas.

“Setelah dicek dan dikoordinasikan ke Panwascam Seginim memang ada yang belum memenuhi syarat usia minimal. Mereka akui itu. Ibu Ketua telah menginstruksikan agar Panwas Desa yang bermasalah segera di-PAW,” jelas Anggota Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Azes Digusti saat ditemui Pedoman Bengkulu di ruang kerjanya, Selasa (22/5/2018).

Atas kelalaian tersebut, menurut Azes Panwaskab Bengkulu Selatan akan menggelar pleno untuk membahas pemberian sanksi kepada Panwascam Seginim.

“Panwascam akan diberikan sanksi atau peringatan. Nah bentuk sanksinya seperti apa, nanti akan diputuskan melalui pleno. Sebenarnya bisa saja pleno digelar hari ini, tapi karena salah satu rekan kami anggota lagi di Bengkulu jadi belum bisa pleno,” papar Azes.

Senada dengan Azes Digusti, Ketua Panwascam Seginim Samsuhar tidak membantah kalau anggota Panwas Desa Banding Agung, Peli Noviarti tidak memenuhi syarat usia minimal sesuai ketentuan. Namun dirinya berkilah kelalaian tersebut terjadi pada waktu verifikasi data administrasi oleh tim atau Pokja perekrutan Panwas Desa/Kelurahan.

“Karena pada waktu memasukkan lamaran yang bersangkutan (Peli Noviarti) menyebutkan telah berusia 25 tahun. Proses seleksi kan ada tim, ada staf. Kan tidak mungkin pula seluruh pesertanya mesti saya yang ngecek satu per satu,” tegas Samsuhar didampingi anggotanya Mildi Sandri.

Terkait dengan temuan ini, sambung Samsuhar, pihaknya tengah memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwas Desa Banding Agung. Untuk PAW, Peli Noviarti digantikan oleh Jemi Sastrawan.

“Kemarin (21/5) yang bersangkutan mengundurkan diri. Hari ini usulan PAW kita ajukan ke Bawaslu melalui Panwas Kabupaten,” bebernya.

Di sisi lain, menanggapi adanya penolakan Panwas Desa oleh Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa Padang Lebar Kecamatan Seginim, Samsuhar mempertanyakan dasar penolakan tersebut. Karena menurutnya, proses seleksi telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan.

“Saya agak bingung. Kenapa Kades menolak. Landasan hukumnya apa. Padahal, semestinya Kades selaku pemerintah wajib memfasilitasi keberadaan Panwas, bukan malah menolak,” ungkapnya.

Diceritakan Samsuhar, pada waktu penerimaan Panwas Desa, hanya ada satu orang peserta yang mendaftar untuk Panwas Desa Padang Lebar. Sedangkan syarat minimal harus dua orang pelamar. Sehingga dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.

“Hasilnya ada satu peserta yang mendaftar dari luar desa Padang Lebar dan dinyatakan lulus. Ini sah-sah saja dan ini diperbolehkan. Tidak ada aturan yang dilarang,” pungkas Samsuhar. [Apdian Utama]