Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kembali menggelar rapat sinkronisasi program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 dengan pihak Eksekutif Pemerintah Kabupaten, Selasa (15/5/2018).

BENGKULU UTARA, PB – Badan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara kembali menggelar rapat dengan pihak Eksekutif Pemerintah Kabupaten, Selasa (15/5/2018).

Rapat tersebut membahas mengenai sinkronisasi program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2018 dan juga membahas tentang perubahan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam masa sidang II.

Dari hasil rapat di setujui untuk membahas empat Raperda di masa sidang kedua diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Raperda tentang APBD-P 2018 yang bakal dibahas bulan Agustus tahun 2018, Raperda Perubahan Perda No 8 tahun 2007 tentang Badan Permusyawakatan Desa (BPD) dan Raperda LKPD 2018 di pertengahan Juli 2018.

Slamet Waluyo selaku pimpinan sidang sangat berharap agar pihak eksekutif dapat manjaga komitmennya dalam menyelesaikan beberapa Raperda ini.

“Kita sangat mendorong kepada pihak eksekutif untuk sama-sama komitmennya jangan hanya janji-janji apalagi kami di Dewan ini mempunyai matrik yang harus segera direalisasikan, kalau molor-molor terus kapan selesainya ini Raperda,” ungkap Slamet.

Slamet juga tidak berharap pembahasan APBD di Bengkulu Utara selalu tidak tepat waktu.

“Dari tahun ke tahun pembahasan APBD kita selalu molor, rakyat menunggu kerja kita padahal kami di Dewan sudah berupaya semaksimal mungkin agar pembahasan APBD itu tepat waktu. Namun kalau belum diajukan bagaimana mau dibahas, sekali lagi kepada pihak eksekutif agar rajin berkomunikasi dan tidak perlu menutup dirilah, kita ngurusin rakyat kita kerja untuk rakyat, mari kita terbuka,” ujar Slamet.

Sementara itu Asisten I Pemkab Bengkulu Utara Edi Subroto yang memimpin pihak Eksekutif bertekad untuk menyelesaikan Raperda tepat waktu.

Rapat ini berjalan lancara dan kondusif.

“Memang sedikit terjadi miskumonikasi di tubuh kami eksekutif, yang mana awalnya kami sudah berjanji untuk menyelesaikan semua Raperda tepat waktu namun karena hal lain sehingga ada beberapa Raperda tertinggalkan,” ujar Edi Subroto.

“Mungkin ini bisa menjadi pencerahan, agar kedepannya pihak eksekutif dan legislatif lebih intens berkomunikasi sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terwujud,” tutup Edi Subroto. [Evi Kusnandar]