Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol

BENGKULU, PB – Temuan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp9 miliar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2016 di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang telah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sejak awal 2018 yang lalu maju selangkah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH MH, Senin (21/5), di Kantor Kejati mengatakan, sesuai dengan hasil penyelidikan, kasus temuan BPK di Kabupaten Benteng itu sudah cukup alat bukti untuk ditetapkannya tersangka.

“Kita akan melihat perkembanganya ini nanti. Bagi yang dapat mempertanggungjawabkan. Kita akan naikan terus,” ujar Baginda.

Dijelaskannya, pihak Kejati juga akan kembali memanggil saksi untuk kesempurnaan berkas dalam kasus tersebut.

“Ya mungkin nanti di sana sini kita masih memanggil untuk kesempurnaan berkas ini,” tandasnya.

Data yang dihimpun, temuan BPK senilai Rp9 miliar tersebut berasal dari perjalanan dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), Sekretariat Dewan (Setwan), dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Benteng. [Ardiyanto]