Dirwan kenakan baju rompi orange usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

JAKARTA, PB – KPK menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud jadi tersangka suap. Dirwan diduga menerima bagian dari lima proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan di Pemkab Bengkulu Selatan, yakni sebesar Rp 112,5 juta. Tapi, Dirwan diduga baru menerima suap Rp 98 juta.

“Diduga penerimaan total Rp 98 juta merupakan bagian dari 15 persen fee yang disepakati sebagai ‘setoran’ kepada bupati,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konerensi pers di Gedung KPK, Rabu (16/5).

Tak hanya Dirwan, KPK juga menetapkan tersangka untuk istrinya, Hendarti; Kepala Seksie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nursilawati, dan Juhari selaku pihak kontraktor. Uang yang diterima Dirwan, diduga berasal dari Juhari, yang telah menjadi mitra Pemkab Bengkulu Selatan sejak 2017.

Walaupun penerima uang adalah Hendrati, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyakini Dirwan berperan aktif mengatur aliran dana, termasuk komitmen fee.

“Peran aktif bupati adalah komunikasi antara, dalam hal ini adalah JHR (Juhari) sebagai kontraktor. Sudah ada kesepakatan fee antara bupati dan JHR, ini sudah barang tentu pasti ada,” ujar Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Rabu (16/5).

Sebab, sambungnya dia, tak mungkin Hendrati menerima uang secara tiba-tiba dari Juhari. Menurut Basaria, Dirwan menginstruksikan pemberi suap agar menyerahkan uang kepada Hendrati, atau Nursilawati –keponakan Dirwan– yang juga menjadi tersangka.

“Jadi tidak mungkin ujug-ujug (tiba-tiba) dia memberikan uang ke istrinya kalau tidak ada kesepakatan, pasti sebelumnya sudah ada kesepakatan, dan kesepakatan 15 persen ini informasi yang kita terima bukan kali ini,” ucap Basaria.

KPK menduga pola tersebut juga diterapkan Dirwan pada proyek lainnya di Bengkulu Selatan .

“Jadi pola ini sudah berjalan uang diberikan ke NUR (Nursilawati) atau HEN (Hendrati), jadi itu peran aktifnya, jadi kesepakatan sudah ada,” tutupnya.

Adapun penerimaan uang dilakukan secara dua tahap dalam bentuk tunai dan transfer. Yakni, pada 12 Mei 2018 sebesar Rp 23 juta, dan 15 Mei 2018 sebesar Rp 75 juta. [AM]