BENGKULU, PB – Koordinator Tim Hukum Helmi-Dedy (HD), Agustam Rachman, menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI di Jakarta yang menyatakan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Bengkulu terbukti melanggar kode etik, Kamis (24/5/2018), tidak mempengaruhi pencalonan HD.

Agustam menjelaskan, berdasarkan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017, laporan yang sudah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslih tidak dapat dilaporkan lagi ke Panwaslih.

“Apapun keputusan DKPP terhadap Panwaslih Kota Bengkulu dan KPU Kota Bengkulu menyangkut laporan tentang mutasi di Pemkot tidak akan berdampak hukum pada pasangan HD,” katanya.

Sebab, Agustam melanjutkan, perkara mutasi di Pemkot itu sudah diproses dan diselesaikan oleh Panwaslih Kota Bengkulu.

Menariknya, meski laporan yang dilayangkan oleh Puskaki Bengkulu juga dialamatkan kepada KPU Kota Bengkulu, namun DKPP menyatakan bahwa KPU Kota tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

Untuk diketahui, kasus ini bermula dari mutasi 52 pejabat lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu pada 19 Januari 2018 yang lalu. Puskaki Bengkulu, sebuah lembaga yang kerap menyoroti berbagai persoalan di Pemerintah Kota Bengkulu selama Helmi Hasan dan Patriana Sosialinda menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, menganggap hal itu bermasalah.

Namun setelah melakukan berbagai proses kajian, Panwaslih Kota Bengkulu memutuskan dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana. [Deni Dwi Cahya]