Senator termuda Indonesia, Riri Damayanti John K. Latief, saat berada di tengah-tengah warga salah satu desa di Kaur, belum lama ini.

JAKARTA, PB – Senator termuda Indonesia Riri Damayanti John K. Latief menemui konsituennya yang berada di beberapa desa yag tersebar di Bengkulu bagian selatan, belum lama ini.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, anggota Komite III DPD RI itu menerima banyak keluhan masyarakat mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepada Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga SEMAKU itu, warga masyarakat mengeluhkan masih banyaknya diantara mereka yang belum menerima kartu BPJS. Sebagian warga juga merasa keberatan bila pola pembayaran BPJS dilakukan per Kepala Keluarga (KK).

“Obat-obatan untuk pasien BPJS juga seringkali kosong. Sehingga banyak masyarakat yang harus membeli obat dengan uangnya sendiri. Masyarakat juga meragukan kualitas obat BPJS yang mereka dapatkan,” kata Riri kepada jurnalis, Senin (28/5/2018).

Keluhan terbanyak lainnya, Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini melanjutkan, tidak tepatnya sasaran pemberian BPJS Kesehatan bersubsidi atau gratis yang seharusnya dinikmati oleh warga masyarakat dari kalangan tidak mampu.

“Ada yang tidak layak dapat tapi dapat. Ada yang layak dapat, tapi tidak dapat. Ada yang sudah meninggal masih dapat. Ada banyak yang membutuhkan, tapi tidak mendapatkan,” ujar Riri.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini memaparkan, warga masyarakat masih banyak yang belum memahami apa itu BPJS, berapa jumlah iurannya, pelayanan apa yang dapat diterima dari BPJS, jenis penyakit apa saja yang dapat dibayarkan oleh BPJS dan segala sesuatu mengenai aturan penggunaan BPJS.

“Artinya sosialisasi masih sangat dibutuhkan. Dan ketika kami berkunjung, ada banyak masyarakat yang mengeluhkan agar pelayanan yang didapatkan antara pasien BPJS dengan pasien umum atau pasien non BPJS tidak ada dibeda-bedakan,” ungkap Riri.

Keluhan warga masyarakat itu, tambah Riri, menjadi menjadi pertimbangan Komite III DPD RI sebagai representatif daerah yang salah satu ruang lingkup kerjanya di bidang kesehatan melakukan pengawasan atas implementasi pasal–pasal UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS.

“Semua temuan ini kami himpun sebagai upaya menemukan solusi atas permasalahan yang timbul di daerah berkenaan dengan BPJS, khususnya BPJS Kesehatan. Namun sembari memperbaiki regulasi, saya meminta kepada Kementerian dan pihak BPJS Kesehatan untuk mencermati dan segera memecahkan berbagai permasalah ini mengingat upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia adalah amanat konstitusi yang wajib kita laksanakan dengan baik,” demikian Riri. [Gayatri Sukarti]