Plt Gubernur Rohidin Mersyah

BENGKULU, PB – Terkait Upah Pungut tahun 2017 yang dipertanyakan oleh tim Teknis Badan Keuangan Daerah (BKD) se provinsi Bengkulu di Kantor Kejati Rabu (23/05) lalu, Plt Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan, permasalahan tersebut tidak begitu rumit namun hanya dipolemikan setiap hari.

“TTP itu tidak ada permasalahan sama sekali, kita tetap diberikan pilihan, yang selalu dipolemikkan,” ujar Rohidin, Jum’at (25/5/2018).

Dijelaskan Rohidin, TTP khusus pemungut pajak itu diberikan dua pilihan, yaitu ingin mendapat TPP atau Upah Pungut dan tidak bisa mendapatkan keduanya.

“Khusus pemungut pajak, diberikan dua pilihan dapat TPP atau upah pungut, tidak bisa dapat keduanya. Bagi provinsi yang bisa bayar dua-duanya mungkin APBDnya lebih mampu,” kata Rohidin.

Banyak khalayak yang mempermasalahkan, Kepala Daerah yang mendapat hak dari Upah Pungut, hal tersebut tidak menyalahi aturan Undang-undang

“Memang benar Kepala Daerah mendapatkan upah pungut dan itu tidak menyalahi aturan karena kepala daerah tidak mendapat TTP dan Kepala Daerah itu sudah ada persentase undang-undangnya dari sekian persen pendapatan daerah,” paparnya.

Permasalahan ini timbul saat gubernur Non aktif Ridwan Mukti masih mendapatkan UP tersebut dari bulan Januari hingga Juni.

“UP yang di bayarkan untuk pak Ridwan itu dari Bulan Januari hingga Juni saat beliau masih menjabat. Sementara untuk yang 2017 ke saya ini, memang belum dibayarkan. Kita ini masih berpolemik dalam hal yang bukan subtansi, serta Pergubnya bukan direvisi melainkan satu pilihannya,” tandasnya.

Data terhimpun, Hak Upah Pungut tersebut telah dianggarkan dalam DIPA Provinsi Bengkulu sekitar 11 miliar Rupiah untuk 310 orang. [Ardiyanto]