Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945

Indonesia merdeka diproklamirkan untuk memperjuangkan sebuah cita-cita bersama: mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ke sanalah seharusnya haluan perahu ekonomi kita berlayar dan berlabuh.

Agar perahu ekonomi bisa berlabuh di masyarakat adil dan makmur, para pendiri bangsa telah menitipkan peta jalan haluan ekonomi kita: pasal 33 UUD 1945.

Sayang sekali, selama setengah abad lebih—32 tahun Orde Baru ditambah 20 tahun pasca reformasi—ekonomi Indonesia justru mengambil haluan lain: haluan ekonomi liberal.

Akibatnya, bukannya berlayar menuju masyarakat adil dan makmur, perahu ekonomi kita justru oleng dan nyaris karam. Penyebabnya, struktur ekonomi kita sangat rapuh, sehingga gampang dihempas oleh faktor eksternal maupun internal.

Seperti yang terjadi hari-hari terakhir ini. Rupiah dihempas oleh Dollar AS. Mungkin ada rongrongan eksternal, tetapi persoalan terbesarnya di internal, yaitu fundamental ekonomi Indonesia yang sangat rapuh.

Persoalan Paling Mengemuka

Sebetulnya, saat ini fundamental ekonomi Indonesia sedang dililit lima persoalan yang saling kait-mengkait.

Pertama, neraca perdagangan yang terus mengalami defisit. Selama tiga bulan berturut-turut, Desember (2017), Januari dan Februari, neraca perdagangan mengalami defisit. Sempat mengalami surplus pada Maret, tetapi defisit lagi pada bulan April sebesar 1,63 miliar USD.

Defisit neraca perdagangan menyingkap dua fakta sekaligus: pertama, menurunnya kinerja ekspor Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor komoditas atau bahan mentah. Kedua, ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku dan bahan penolong dari luar. Sebanyak 64 persen industri dalam negeri masih bergantung pada impor bahan baku, penolong dan bahan modal untuk menunjang produksinya.

Kedua, penurunan daya beli yang kian terasa sejak tahun 2017 lalu. Ini nampak dari konsumsi rumah tangga yang terus melambat sejak 2014 hingga 2017 lalu, dari 5,15 persen menjadi 4,93 persen.

Sinyal jatuhnya daya beli rakyat juga terbaca dari jatuhnya penjualan ritel dan barang konsumsi. Beberapa pelaku usaha ritel seperti Matahari melaporkan penjualan maupun laba yang turun. Sepanjang 2017, rata-rata penjualan tiap tokonya (same store sales growth/SSSG) turun 1,2 persen. Labanya juga turun 5,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan daya beli ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, pencabutan subsidi kebutuhan dasar, terutama energi dan listrik, yang menggerus kantong rakyat; kedua, turunnya pendapatan rakyat, terutama petani (NTP) dan buruh (upah riil); ketiga, harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali; keempat, pembengkakan sektor informal (72,67 juta orang).

Ketiga, sejak 20 tahun reformasi, tingkat ketimpangan semakin tinggi. Rasio gini pernah mencapai 0,41 di tahun 2015, yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Di tahun 2017, rasio gini masih di angka 0,391.

Apakah benar rasio gini menurun? Angka 0,391 itu hanya mengukur tingkat pengeluaran, bukan penghasilan/pendapatan. Konon, kalau diukur menggunakan ukuran pendapatan, gini rasio Indonesia bisa mencapai 0,5.

Faktanya, kalau memakai data Credit Suisse, tingkat ketimpangan Indonesia termasuk terparah di dunia. Indonesia menduduki peringkat keempat, di bawah Rusia, India dan Thailand. Di Indonesia, 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan.

Ketimpangan ini juga tercermin pada penguasaan aset. Untuk penguasaan tanah, rasio gininya masih 0,58 di tahun 2016. Artinya, 1 persen penduduk menguasai 59 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Begitu juga dalam penguasaan aset berupa simpanan di bank atau lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2017, hanya 90.306 rekening atau 0,04 persen menguasai 47,94 persen di bank.

Keempat, beban utang luar negeri yang sangat tinggi. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per Februari 2018, jumlah utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 4.034,8 triliun. Beban utang itu akan mempersempit ruang fiskal di APBN.

Kelima, sepanjang 15 tahun terakhir, seiring dengan gejala deindustrialisasi, jumlah angkatan kerja di sektor informal terus membengkak. Tahun 2017, jumlah pekerja informal mencapai 72,67 juta orang, sedangkan pekerja formal hanya 51,87 juta orang. Artinya, lebih 60 persen angkatan kerja indonesia adalah pekerja informal.

Setengah Abad Haluan Ekonomi Liberal

Kita tidak bisa melihat persoalan itu berdiri sendiri, apalagi muncul tiba-tiba. Ini ada kaitannya dengan setengah abad ekonomi Indonesia mengambil haluan liberal.

Selama setengah abad itu, haluan ekonomi liberal telah merusak struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Pertama, Kegagalan Menjalankan Industrialisasi

Pada masa Sukarno, ada usaha untuk merintis peta jalan menuju industrialisasi yang mandiri. Melalui nasionalisasi, pemerintah mengambil alih aset dan aktivitas ekonomi dari tangan asing (bekas penjajah). Kemudian ada pembangunan industri dasar, seperti pabrik baja, semen, dan pupuk. Juga pengiriman ribuan pelajar Indonesia ke berbagai belahan dunia untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tetapi situasi berubah total di kala Orde baru berkuasa. Sejak pengesahan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA), investor asing dipanggil kembali untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita. Dipelopori oleh Freeport, disusul oleh korporasi tambang dan kehutanan lainnya.

Ekonomi bergantung pada ekstraktivisme, yaitu eksploitasi sumber daya alam (SDA) dan ekspor bahan mentah ke pasar dunia. Indonesia bergantung pada ekspor bahan mentah, seperti minyak, karet, dan lain-lain.

Baru pada tahun 1980-an, setelah ada kebijakan deregulasi, Orba membangun industri manufaktur. Tetapi industrialisasi Orba seperti “menendang tangga”, tidak didahului dengan pembangunan industri dasar dan hilirisasi industri produk tambang dan pertanian. Akibatnya, industri era Orba sangat bergantung pada impor bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal.

Memang, industri manufaktur pernah “berjaya” di masa Orba, dengan pertumbuhan 11-13 persen. Tetapi, tanpa pijakan yang kuat, dengan ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku dan penolong, kejayaan itu langsung runtuh bak rumah kartu begitu digilas krisis ekonomi.

Setelah Orba, Indonesia tak kunjung memiliki peta jalan industrialisasi. Malahan, karena liberalisasi ekonomi yang ugal-ugalan, banyak industri yang gulung tikar. Sepanjang 15 tahun terakhir kita mengalami fenomena de-industrialisasi, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur dan industri pengolahan non-migas pada PDB.

Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot, dari 28,34 persen pada 2004 menjadi 21,01 persen pada 2014, 20,99 persen (2015), 20,51 persen (2016), dan tahun lalu 20,16 persen.

Ironisnya lagi, dengan kontribusi industri manufaktur hanya 20,16 persen, sekarang kita beralih ke sektor jasa. Padahal, di negara yang sukses melakukan industrialiasi, biasanya kontribusi industri ke PDB sebesar 35 persen baru bergeser ke sektor jasa.

Kedua, Ketertinggalan Pertanian

Setelah masa jaya pertanian di tahun 1980-an, dengan keberhasilan swasembada pangan, pelan-pelan sektor ini tertinggal sangat mengenaskan.

Di masa Orba, pertanian dibiarkan berjalan terpisah dengan industrialisasi. Desa sekedar dijadikan pasar, bagi limpahan produksi manufaktur dari kota. Akibatnya, pertanian sulit menemukan jalan menuju industrialisasi.

Yang terjadi involusi. Tanpa dukungan teknologi dan tenaga produktif yang terampil, pertanian semakin tertinggal. Dan faktanya memang demikian. Mayoritas petani di Indonesia berusia 45-54 tahun dan tamatan Sekolah Dasar (SD).

Seiring dengan itu, pangsa pasar pertanian terhadap PDB semakin berkurang. Di tahun 1990 angkanya masih 22,09 persen, tetapi di tahun 2017 tinggal sekitar 13 persen. Sementara serapan tenaga kerjanya juga turun dari 55,3 persen menjadi 31,9 persen.

Di tahun 1940, Bung Hatta pernah mengingatkan, “mengadakan pabrik di sana-sini belum berarti industrialisasi.” Bagi Bung Hatta, sebuah negara dikatakan terindustrialisasi jika perekonomiannya sudah bergeser dari pertanian ke industri.

Yang terjadi hari ini, pertanian semakin menyusut, tetapi industri juga menyusut. Deagrarianisasi sekaligus deindustrialisasi. Mengerikan!

Koreksi Terhadap Haluan Ekonomi Jokowi-JK

Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, peta industrialiasi belum juga menunjukkan titik terang. Memang, Indonesia sudah punya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, tetapi realisasinya masih gelap.

Faktanya, pertumbuhan industri di tahun 2015 hanya 5,05 persen, jauh dari target RIPIN sebesar 6,8 persen. Tahun berikutnya, pertumbuhan industri malah jatuh hingga hanya 4,4 persen.

Pertama, industrialisasi berbasis investasi asing. Kita tidak anti investasi asing. Tetapi strategi industrialiasi nasional tidak bisa digantungkan pada investasi asing.

Tahun 1940-an, Bung Hatta pernah mengingatkan, “Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat, mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.”

Menurutnya, logika dari investasi adalah keuntungan. Untuk itu, mereka hanya akan menanamkan investasi pada sektor yang menguntungkan, yang belum tentu selaras dengan peta jalan industrialiasasi nasional kita.

Kedua, pembangunan infrastruktur belum selaras dengan kepentingan industrialiasi. Seperti dikatakan Presiden Jokowi, infrastruktur untuk memangkas biaya logistik.

Kalau logikanya begitu, prioritas infrastruktur seharusnya adalah mengantar/mobilitas barang, bukan orang. Faktanya, infrastruktur terbanyak justru untuk mobilitas orang, seperti proyek kereta cepat dan jalan tol.

Seharusnya, infrastruktur yang dibangun untuk melayani industri nasional, seperti sistim transportasi yang mengintegrasikan pelabuhan dan kawasan industri.

Selain itu, pemerintah perlu menggenjot juga infrastruktur untuk menopang sumber daya manusia, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan.

Ketiga, beban utang luar negeri yang makin tinggi. Kami tegaskan, kami tidak anti-utang. Hanya saja, politik utang harus mempertimbangkan dua aspek, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan utang.

Pemanfaatan utang harus untuk membiayai kegiatan produktif, seperti infrastruktur dan pembangunan industri. Dengan begitu, utang menghasilkan pendapatan yang bisa dipakai untuk membayar utang tersebut.

Masalahnya, seperti diakui Menkeu Sri Mulyani sendiri, seringkali pemerintah berutang hanya untuk membayar cicilan utang dan bunganya, sehingga terjadi defisit keseimbangan primer. Seringkali juga utang untuk membiayai faktor konsumtif, seperti isu penggunaan utang untuk membayar gaji ke-13 dan THR bagi PNS dan pensiunan.

Pengelolaan utang juga harus aman. Masalahnya, kita diberitahu pengelolaan utang masih aman, hanya bermodalkan hitungan rasio utang terhadap PDB (debt to ratio). Padahal, PDB tidak mencerminkan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunganya.

Untuk lebih amannya, rasio utang seharusnya dibandingkan dengan penerimaan negara dari ekspor, atau sering disebut debt service to ratio (DSR). Sekarang DSR kita sudah di kisaran 35-38 persen. Artinya, sekitar 38 persen penerimaan ekspor kita habis terpakai untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Memang, mayoritas dari utang kita, yakni 3.257 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Masalahnya, hampir 40 persen pemilik SBN adalah investor asing. Dan, mereka gampang berpindah keluar kalau ada gejolak rupiah.

Keempat, reforma agraria belum menyentuh ketimpangan penguasaan tanah. Sejauh ini, gembar-gembor reforma agraria pemerintahan Jokowi lebih banyak soal sertifikasi, sedangkan redistribusi asetnya sangat kecil. Padahal, sertifikasi tanpa didahului redistribusi aset yang berkeadilan, bukanlah reforma agraria.

Kelima, ketergantungan terhadap impor, terutama pangan. Selama ini pemerintah berdalih, impor hanya untuk menambah pasokan. Faktanya, setelah impor beras sebesar 500 ribu ton pada Januari-Februari 2018 lalu, pemerintah kembali mengimpor beras sebesar 532.526 ton. Ironisnya, impor beras itu dilakukan saat petani sedang menggelar panen raya.

Jadi, impor bukan lagi untuk menutupi kekurangan pasokan, melainkan untuk tujuan lain: ekonomi rente. Situasi ini diperparah oleh tidak akuratnya data pangan kita.

Ketujuh, liberaliasi ekonomi yang menghianati Trisakti dan Nawacita. Sewaktu kampanye pemilu, semangat yang ditiupkan oleh Jokowi adalah nasionalisme ekonomi dan proteksionisme ringan.

Faktanya, sepanjang tiga tahun lebih ini Jokowi justru mengarah pada liberalisasi ekonomi. Mulai dari liberalisasi investasi dengan membongkar semua penghalang bagi investasi melalui deregulasi, termasuk menghilangkan regulasi yang memagari hak-hak sosial dan lingkungan. Beberapa sektor yang dulu ditutup bagi modal asing, seperti cold storagesport center, industri film, industri karet (crumb rubber), restoran, industri bahan baku obat, dan pengusahaan jalan tol, sekarang dibuka lebar-lebar.

Ganti Haluan Ekonomi: Pasal 33 UUD 1945

Haluan ekonomi liberal terbukti tidak bisa membawa kita menuju cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial. Yang terjadi justru sebaliknya, ekonomi kita tidak pernah berkembang sebagaimana mestinya, karena kegagalan industrialiasi dan pengembangan sektor pertanian.

Karena itu, di pemilu 2019 nanti, perlu untuk menyerukan perlunya perubahan haluan ekonomi sebagai jalan keluar atas situasi ekonomi nasional saat ini.

Tinggalkan haluan ekonomi liberal. Kembalilah pada haluan ekonomi sebagaimana digariskan konstitusi kita: pasal 33 UUD 1945.

Pertama, Mendorong Reforma agraria yang Konsisten

Reforma agraria merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan aset, terutama tanah. Untuk itu, aspek terpenting dari reforma agraria yang mesti diperjuangkan adalah redistribusi lahan/tanah agar lebih berkeadilan sosial.

Untuk penguasaan tanah yang berkeadilan sosial itu, perlu kebijakan yang membatasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh individu maupun unit usaha/bisnis.

Investasi di sektor pertanian memang perlu, tetapi lebih baik diarahkan ke industri pengolahan. Selain tidak butuh banyak tanah, ini juga penting untuk industrialisasi, menyerap tenaga kerja, dan menambah pasar bagi hasil produksi pertanian.

Kedua, Pajak Progressif atau Pajak Berkeadilan Sosial

Pajak juga merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan, karena mendorong redistribusi kekayaan dan pendapatan.

Masalahnya, di negara kita, politik perpajakan masih tumpul ke atas, tetapi agresif ke bawah. Kelompok usaha besar sering diberi keringanan pajak, tetapi kelompok usaha kecil (UKM) justru dikejar-kejar untuk bayar pajak.

Begitu juga dengan pajak penghasilan. Pendapatan selevel UMP masih dikenai beban pajak. Tetapi pendapatan di atas Rp500 juta per tahun hanya dikenai pajak 30 persen.

Politik pajak ini harus dikoreksi.

Sekarang ini, tarif pajak korporasi di Indonesia terbilang tinggi di Asia tenggara, yakni 25 persen. Di Vietnam, pajak korporasinya cuma 20 persen. Demi mendukung industrialisasi, pajak korporasi tidak perlu membebani pelaku usaha.

Yang terpenting adalah kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak. Tidak ada lagi pelaku usaha, termasuk perusahaan asing, yang mengemplang pajak. Seperti data Kementerian Keuangan pada 2016 lalu, ada 2.000 perusahaan asing yang tidak membayar pajak.

Skema pajak penghasilan (PPH) perlu diubah. Pendapatan selevel UMP mestinya dibebaskan dari pajak (PKTP). Sementara untuk penghasilan di atas Rp500 juta per tahun, perlu layer tambahan: Rp500-1 miliar dan di atas Rp1 miliar.

Skema yang kami tawarkan sebagai berikut: (i) sampai 50 juta (0 persen); (ii) 50-250 juta (15 persen); (iii) 250-500 juta (30 persen); (iv) 500 juta-1 milyar (30 persen + 15 persen); dan (v) di atas 1 milyar (30+20 persen).

Ketiga, Industrialisasi Nasional

Tidak ada pilihan lain, untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus mendekatkan diri pada cita-cita kemakmuran, jalannya hanya industrialiasi nasional.

Pertama, pemerintah harus punya peta jalan industrialisasi nasional, yang menjadi acuan strategi dan agenda pembangunan nasional. Agar tidak berjalan secara parsial, peta jalan industrialisasi ini perlu didukung dengan Undang-Undang, seperti UU perekonomian nasioanal.

Kedua, agenda liberaliasi ekonomi, terutama di bidang perdagangan, harus dikoreksi karena merugikan perkembangan industri dalam negeri.

Ketiga, industrialisasi nasional perlu pijakan yang kuat, dalam hal ini perlu dukungan industri dasar dan industri olahan hasil sumber daya alam. Karena itu, hilirisasi industri produk tambang, perkebunan dan pertanian perlu digenjot terus.

Keempat, ketersediaan infrastruktur penopang industri, seperti energi (gas dan listrik) dan sistim transportasi yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan.

Kelima, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengusai teknologi dan inovatif melalui pembukaan pintu akses pendidikan seluas-luasnya kepada setiap warga negara.

Keenam, strategi industrialiasi harus memperhitungkan rantai pasokan (supply chain), baik nasional, regional maupun global. Sebab, selama ini, dalam rantai pasokan global (global supply chain), Indonesia hanya berperan sebagai pemasok bahan-bahan mentah/komoditas untuk industri di luar sekaligus sebagai pasar bagi barang-barang jadi dari luar. [Berdikari Online]