Proyek bendungan di Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik. Foto diambil Selasa (26/6/2018).

BENGKULU, PB – Proyek Bendungan Desa Sengkuang yang bernilai Rp4,9 miliar dari anggaran tahun 2017 yang tidak selesai pengerjaannya serta diduga adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PUPR kepada kontraktor jika dilihat dari fisik yang ada sekarang mulai dipersoalkan.

Sebelumnya PPTK proyek tersebut menjelaskan bahwa pihak Dinas PUPR sudah membayarkan Rp2,9 miliar ke pihak kontraktor.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pakar Suheri Kasmudi meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera melakukan investigasi.

“Seharusnya pihak PUPR bertanggung jawab atas tidak selesainya proyek yang menelan dana APBD yang sangat besar tersebut. Sekarang menurut saya tidak alasan lagi harus diusut tuntas karena negara dan warga sekitar sudah sangat dirugikan,” ujar Suheri, Jumat (29/6/2018).

Menurut Suheri, diduga keadaan kontruksi sekarang nilainya tidak sampai 52 persen.

“Banyak bagian dari bendungan tidak dibangun sedangkan PUPR sudah membayar sebesar 52 persen dari nilai kontrak. Jadi ada Rp2,9 miliar yang sudah dibayar ke kontraktor. Belum lagi tanah warga yang terus digerus oleh sungai sehingga menganyutkan tanaman warga,” ungkap Suheri.

Ditambahkan Suheri sangat disayangkan uang Rp4,9 miliar tidak bisa bermanfaat dengan baik. Padahal, kata dia, uang itu bisa dijadikan jaminan 16 ribu orang miskin.

Sementara itu Kades Sengkuang Halimun mengatakan bahwa warga akan melaporkan masalah tanah yang tergerus oleh sungai ke pihak kepolisian jika pihak Dinas PUPR tidak mampu bertanggung jawab. [Evi Kusnandar]