Darta, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Dalam beberapa tahun terakhir dana desa menjadi isu yang sangat populer di Indonesia. Banyak pihak menjadi ingin tahu dan terlibat dalam pelaksanaan dana desa, ada apakah? Bahkan ada jargon yang ekstrim, lebih enak menjadi desa dari pada kelurahan, lebih enak menjadi kepala desa dari pada lurah. Apa itu dana desa, bagaimana disalurkan, bagaimana digunakan sehingga menarik beberapa pihak untuk terlibat di dalamnya.

Peranan desa dalam pelaksanaan dana desa adalah sangat signifikan sebagai ujung tombak dan garda terdepan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan karena dengan dana desa masyarakat melalui desa dapat membangun desanya secara mandiri. Kebijakan dana desa jelas sebagai implementasi program nawacita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Mengingat posisinya yang sangat strategis dan penting dalam pemerataan pembangunan anggaran dana desa meningkat dari tahun ke tahun sejak diluncurkan pada tahun 2015. Secara nasional, pada tahun 2015 dana desa dianggarkan dalam APBN sebesar Rp20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp60 triliun.

Untuk sembilan kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu jumlah dana desa dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1,035 triliun pada tahun 2017 dan Rp946,39 miliar. Untuk tahun 2018 jumlah desa sebanyak 1.341 (Peraturan Presiden Nomor: 107 Tahun 2017) maka masing-masing desa mendapatkan anggaran dana desa rata-rata sebesar Rp771 juta di tahun 2017 dan Rp705 juta pada tahun 2018. Tentu jumlah tersebut adalah jumlah yang besar untuk membiayai pembangunan desa selama satu tahun.

Bagaimana Dana Desa Disalurkan
Salah satu proses yang penting dalam pelaksanaan dana desa adalah proses penyaluran. Seperti diketahui bahwa dana desa akan dikelola oleh desa. Sementara itu dana desa bersumber dari APBN dimana APBN dikelola oleh pemerintah pusat sehingga ada jarak dari pemerintah pusat ke desa.

Sesuai dengan ketentuan, dana desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa dengan mekanisme transfer tetapi tidak secara langsung. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017, dana desa ditransfer dari Rekening Pemerintah Pusat yang disebut Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD).

Hal yang perlu dicermati dalam penyaluran dana desa adalah sebelum tahun 2017 penyaluran dana desa dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, namun mulai tahun anggaran 2017 penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan tersebar melalui seluruh KPPN di Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada desa dan diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran karena Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah tidak perlu menyampaikan dokumen pembayaran ke Jakarta.

Penyaluran dana desa dari pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah daerah dibagi dalam tiga tahap. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07/2017, penyaluran dana desa adalah sebagai berikut: Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Di dalam peraturan sebelumnya dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu tahap I paling cepat bulan maret sebesar 60% dan tahap II paling cepat bulan agustus sebesar 40%. Kalau kita cermati terdapat percepatan penyaluran dana desa dari Bulan Maret menjadi Bulan Januari, hal ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan di desa sehingga ekonomi warga desa dapat segera berputar tanpa menunggu lama.

Penggunaan Dana Desa
Penggunaan dana desa menjadi kewenangan penuh desa yang bersangkutan. Namun demikian untuk memberikan petunjuk agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan sesuai dengan cita-cita pemerintah pusat maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan peraturan untuk menjadi acuan.

Sesuai ketentuan penggunaan dana desa harus menganut prinsip-prinsip yaitu: keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, dan memperhatikan tipologi desa.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa adalah: pertama untuk pembangunan desa dan kedua untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat digunakan untuk membangun sarana fisik yang dibutuhkan seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, sarana kesehatan dan yang lainnya. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa pembentukan dana bergulir usaha, pembentukan usaha desa atau mengembangkan potensi desa dengan keterlibatan langsung masyarakat desa.

Lebih khusus lagi kebijakan penggunaan dana desa pada tahun 2018 sesuai dengan arahan presiden agar pembangunan desa melibatkan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan sumber daya desa semaksimal mungkin (cash for work) sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Capaian dan Kendala Saat Ini
Pada awal digulirkan tahun 2015, dana desa belum sepenuhnya tersalurkan seluruhnya, dikutip dari laman detik.com penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82% dari anggaran yang tersedia. Hal ini mungkin karena program dana desa baru sehingga kesiapan desa belum memadai. Namun demikian untuk tahun berikutnya menunjukkan peningkatan penyerapan. Di lingkup wilayah provinsi Bengkulu sendiri realisasi penyaluran dana desa pada tahun 2017 mencapai 99,95% dari total anggaran sebesar Rp1,035 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 8 juni 2018 penyaluran dana desa sudah mencapai 430,22 miliar atau sebesar 45,46% dari total anggaran.

Dari segi capaian output dari berbagai media dan laporan resmi menunjukkan capaian yang positif khususnya dalam pembangunan fisik. Namun demikian hal perlu menjadi catatan adalah pada awal pelaksanaan dana desa sebagian besar desa berkonsentrasi dalam pembangunan fisik dan dilakukan dengan pihak ketiga.

Hal ini kalau dicermati kalau dilihat dari capaian fisik memang berhasil namun tujuan pemerintah agar dana desa ini mampu meningkatkan ekonomi warga desa kurang efektif. Kenapa, karena di dalam pembangunan fisik tersebut dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dari luar desa setempat dan sumber daya yang digunakan juga dari luar desa sehingga dana tersebut akan mengalir ke luar desa tersebut.

Hal ini yang mendasari pemerintah untuk mengambil kebijakan penggunaan dana desa dengan konsep cash for work. Dengan konsep ini maka pemanfaatan dana desa untuk pembangunan fisik dengan model padat karya dimana pekerjaan fisik dikerjakan langsung oleh warga desa setempat dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dari desa tersebut. Hal ini tujuannya agar pemanfaatan dana desa berdampak langsung pada pendapatan warga sehingga meningkatkan daya beli, selain dari manfaat langsung tersediannya sarana fisik.

Kebijakan lain pemanfaatan dana desa adalah untuk pemberdayaan potensi ekonomi desa. Makanya tidak heran banyak bermunculan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan dana desa. Sebagian dana desa akan diinvestasikan dalam badan usaha untuk menggali potensi ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan desa. Secara tidak langsung dan dalam jangka panjang akan berdampak pada ekonomi warga desa.

Pemanfaatan dana desa telah dirasakan membantu meningkatkan ekonomi desa. Beberapa desa telah menjadi contoh sukses pemanfaatan dana desa. Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten salah satu contohnya yang mampu mengoptimalkan potensi desanya (wisata mata air alami) dengan menggunakan dana desa. Dalam skala regional beberapa desa di wilayah Provinsi Bengkulu mampu mengelola dana desa dengan baik, misalnya Desa Pasar Pedati di Bengkulu Tengah, Desa Barumanis di Rejang Lebong, Desa Lubuk Sirih Ilir di Bengkulu Selatan, dan Desa Sumber Mulya di Mukomuko.

Secara umum desa-desa tersebut mampu memanfaatkan dana desa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga desanya misalnya pembangunan jalan, irigasi, sarana kesehatan dan perbaikan sarana pendidikan serta mampu menggunakan dana desa untuk usaha ekonomi produktif, misal di desa Pasar Sedati digunakan untuk pengembangan ikan lele dan peningkatan produksi minyak kelapa.

Di samping cerita sukses tersebut terdapat kendala dalam pelaksanaan dana desa. Sumber daya manusia menjadi masalah yang utama dalam pelaksanaan dana desa. Munculnya berita kasus hukum terkait pengelolaan dana desa menjadi hal yang perlu dicermati. Perubahan sistem penyaluran dana desa yang semula terpusat dan sekarang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi harus menjadi perhatian pemangku kepentingan pengelola dana desa.

Kesimpulan
Kebijakan dana desa adalah strategi yang tepat yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dalam nawacita khususnya nawacita yang ketiga. Pemanfaatan dana desa efektif dalam usaha pemerataan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup warga desa. Tren positif keberhasilan dalam pengelolaan dana desa ditandai dengan muculnya desa yang mandiri dan mampu meningkatkan ekonomi warga desanya. Untuk mengawal keberhasilan agar lebih meluas diperlukan kerja sama koordinasi dari para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa dan bahkan aparat hukum.

Darta, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu