Rapat Paripurna keempat dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Tiga Raperda bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/6/2018).

BENGKULU, PB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna keempat dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (4/6/2018).

Paripurna ini dihadiri oleh 25 anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah.

Pada paripurna ini, Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah tidak dapat hadir karena ada agenda lain, sehingga jawaban gubernur dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti dan paripurna dipimpin langsung oleh Ikhsan Fajri selaku Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam jawaban tersebut terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan gubernur menyatakan setuju dan pembahasan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua.

Sedangkan Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah sesuai dengan pembidangnya diserahkan kepada komisi tiga untuk melakukan pembahasannya dengan mengundang mitra kerjanya dan hasilnya akan dilaporkan pada rapat paripurna ke sembilan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Juli 2018.

“Untuk Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 15 Mei 2018 mengharapkan agar raperda tersebut dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus),” kata Ikhsan saat memimpin rapat.

Tampak anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang ikut bersidang.

Setelah diadakan rapat Pansus selama 15 menit untuk memilih ketua, maka dari 17 anggota Pansus yang terpilih melakukan pemilihan secara aklamasi dengan menunjuk Bambang Susino sebagai ketua, Mulyadi Usman sebagai wakil ketua dan Agung Gatam sebagai sekretaris.

“Kita telah sama-sama mengetahui susunan Pansus pembahasan raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kepada ketua pansus silahkan melaksanakan pembahasan raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengundang mitra kerja terkait dan hasil pembahasannya akan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya,” tutupnya. [Deni Dwi Cahya]