Kepala Kejari Kepahiang H Lalu Syaifudin

BENGKULU, PB – Terkait kasus korupsi pengadaan lahan Tourism Informasi Center (TIC) di Kelurahan Dusun Kepahiang yang menetapkan mantan Bupati Kepahiang Bando Amin C Kader beserta dua orang lainya yakni mantan Kabag Pemerintahan Setdakab Kepahiang, Syamsul Yahemi dan Sapuan selaku pemilik tanah, Kejari Kepahiang akan akan segera melimpahkan kasus tahap dua ini ke Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu usai lebaran.

“Mudah-mudahan kita akan limpahkan usai lebaran akhir bulan Juni, tapi tidak sampai melewati bulan Juni,” ujar Kepala Kejari Kepahiang H Lalu Syaifudin di Kantor Kejati Bengkulu, Kamis (7/6/2018).

Kejari Kepahiang akan melihat perkembangan dari kasus tersebut pada saat tahap dua, apakah tersangka akan dialihkan ke Bengkulu apakah di rutan. Selain itu, dalam memudahkan proses di pengadilan Tipikor, Kejari akan mengevaluasi mana yang lebih mudah apakah ada hambatan atau tidak.

“Kita akan lihat perkembangan ditahap dua apakah tersangka akan dialihkan ke Bengkulu apakah di rutan, karena sama-sama rutan jadi tidak ada bedanya, untuk memudahkan di pengadilan Tipikor kita akan evaluasi mana yang lebih mudah,” kata Syaifudin.

Sementara, dari kasus tersebut untuk jumlah dana yang dinikmati oleh masing-masing pihak, Kejari masih melakukan proses pendalaman.

“Sampai saat ini berdasarkan rincian dari masing-masing pihak kita masih melakukan proses pendalaman. Sementara untuk penggeledahan, kita tidak fokuskan pada siapa dan dimana, tetapi kita fokuskan dimana kira-kira alat bukti bisa kita temukan dan untuk alat bukti yang diamankan itu ada dokumen dan juga mobil yang kita dapatkan,” bebernya.

Sementara terhadap pengajuan praperadilan, pihak Bando Amin terinformasikan telah mencabutnya kembali.

“Informasi yang kita peroleh dari mulut ke mulut bahkan dari media juga, praperadilan sudah diajukan Kamis (31/6) lalu tapi sudah dicabut dan kita tidak tahu apa alasannya, karena pemberitahuan secara resmi tentang pengajuan praperadilan dan pencabutan juga tidak ada,” ujar Lalu Syaifudin.

Untuk mencari indikasi adanya pihak lain yang terlibat, Kejari akan melihat perkembangan saat di persidangan yang nantinya dan akan dilakukan evaluasi kembali. Apabila terindikasi kuat melibatkan tersangka yang baru, maka Kejari akan menetapkan tersangka baru.

Selain itu, Tim Penyidik Pidsus Kejari Kepahiang juga telah memeriksa pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD kepahiang sebagai saksi. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejari mendapatkan banyak pembuktian.

“Banggar kita periksa sebagai saksi dan kita banyak mendapatkan pembuktian-pembuktian tiga tersangka dari proses penganggaran, karena dalam proses melawan hukum salah satunya yang kita temukan dalam melawan hukum. Info lebih jelasnya nanti di persidangan. Fakta sudah ada di berkas perkara namun untuk publikasi biar di persidangan. Apapun bentuknya yang pasti pada proses penganggaran kita ada menemukan perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.

Data terhimpun dalam kasus ini, total dana pembelian lahan TIC tersebut sebesar Rp3,7 miliar dan hasil audit dari BPKP perkiraan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,3 miliar. [Ardiyanto]