Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila

SELUMA, PB – Penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Seluma masih mendalami hasil klarifikasi dengan aparatur Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) pembuatan Sertifikat program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 lalu.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) kepada penyidik, mereka membenarkan adanya pungutan jasa pembuatan sertifikat dari Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta persertifikat sesuai luas bidang tanah.

“Kita masih mengumpulkan bahan dan keterangan. Aparat desa itu mengiyakan adanya pungutan,” kata Kapolres Seluma AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila, Kamis (26/07/2018).

Kata dia, dugaan Pungli ini diketahui dari pengaduan masyarakat, sehingga saat ini pihaknya masih melakukan klarifikasi kepada yang dilaporkan untuk mengetahui kebenarannya. Kemudian, untuk meningkatkan status dari Penyelidikan (Lid) ke Penyidikan (Dik) pihaknya akan berkoordinasi ke ahli.

“Untuk saat ini masih tahapan penyelidikan. Jika nanti terbukti mengarah, kita akan segera naikkan status ke penyidikan,” tegas Kasat.

Pembuatan Sertifikat untuk masyarakat Desa Tumbuan sebanyak 415 persil. Telah dibagikan sebanyak 280 persil. Sisanya masih dalam proses di pemerintahan desa. Dari 280 persil sertifikat PTSL ini lah menjadi bahan laporan masyarakat, karena terdapat pungutan Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Pungutan jasa ini hanya disepakti oleh 40 orang saja dari 415 penerima PTSL.

“Sistem pembayarannya ada yang langsung bayar lunas. Ada juga yang dicicil, setengah dibayar uang muka dan dilunasi setelah sertifikat selesai,” jelasnya.

Penyidik masih mendalami masuk dalam unsur Pungli atau tidak, sebab ada pembenaran karena ada kesepakatan. Namun, hal itu belum menjadi acuan karena masih akan didalami. [Sepriandi]