Ilustrasi

Usulan Komite III DPD RI dalam RUU Perlindungan Pasien di Unand

SUMATERA BARAT, PB – Perlindungan pasien selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dalam relasi pemberian layanan kesehatan antara pasien dengan tenaga medis. Meski kedudukan keduanya dalam berbagai teori dianggap seimbang namun praktiknya sulit untuk menggangap pasien berkedudukan seimbang dengan tenaga medis.

Hal ini disebabkan karena pasien tidak memiliki pengetahuan medis sehingga pasien cenderung bersikap pasrah pada tenaga medis. Bahasan itu mencuat dalam seminar uji sahih RUU Perlindungan Pasien yang diselenggarakan oleh Komite III DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Senin (2/7/2018).

Seminar uji sahih dibuka oleh Dr Kurniawarman selaku Pudek I Fakultas Hukum (FH) Unand. Turut hadir dalam seminar tersebut Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris bersama para anggota diantaranya Nofi Chandra, Mohammad Nabil, Abu Bakar Jamalia, Syarif, Ahmad Sadeli Karim, GKR Ayu Koes Indriyah, Mumamad Afnan Hadikusumo, Suriaty Armaiyn, Novita Anakotta, dan Charles Simaremare. Sedangkan narasumber berasal dari Dinas Kesehatan Sumbar, praktisi kedokteran dan praktisi hukum.

Fahira Idris, Ketua Komite III DPD RI dalam sambutannya menyampaikan sedikitnya ada 5 isu yang diharapkan diperoleh dari publik di Padang terhadap RUU Perlindungan Pasien yang disusun oleh Komite III DPD RI yakni prinsip-prinsip perlindungan beserta ruang lingkupnya, obyek dan sistem atau mekanisme perlindungan pasien, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam layanan kesehatan, pengawasan pelaksanaan perlindungan pasien, penyelesaian sengketa perlindungan pasien, dan sanksi terhadap pelanggaran perlindungan pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr Mery Yuliesday menyoroti perihal ganti rugi atau kompensasi yang menjadi hak pasien. Mery meyatakan bahwa sarana dan prasarana serta SDM setiap rumah sakit faktanya sangat beragam sesuai tipe rumah sakit.

Sebagian besar rumah sakit di daerah sangat terbatas sarana dan prasarananya, sehingga hal-hal tesebut seringkali berdampak pada pemberian layanan kesehatan yang belum paripurna.

Dapat dibayangkan, ada banyak rumah sakit daerah yang nanti akan tutup karena menghadapi tuntutan ganti kerugian dari pasien sebagai akibat minimnya sarpras tersebut.

Charles Simabura selaku Wadek FH Unand narasumber lainnya dalam seminar tersebut mempertanyakan urgensi pembentukan Badan Perlindungan Pasien (BPP) yang ada dalam RUU ini. Di tengah kebijakan negara yang hendak meminimalisasi pembentukan badan-badan negara, maka pembentukan seolah menjadi kontraproduktif sebab dapat menjadi beban anggaran negara untuk operasional badan itu.

Charles juga menyoroti perihal rumitnya seleksi personil BPP yang harus melibatkan DPD dan DPR. Padahal pelaporan atas tugas dan fungsinya hanya kepada Presiden. [Rilis]