Sejumlah bakal calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bengkulu saat menjalani tes kejiwaan di RSJ Soeprapto Bengkulu, Senin (2/7/2018).

BENGKULU, PB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu besok akan membuka pendaftaran bakal calon legislatif di daerah pemilihan Kota Bengkulu.

“Pengumuman pendaftaran calon legislatif telah disampaikan sejak tanggal 1 sampai 3 Juli hari ini. Artinya masa pengumuman telah berahir, untuk pendaftaran akan dibuka pada tanggal 4 sampai 17 Juli 2018,” kata Martawansyah, anggota KPU Kota Bengkulu, Selasa (3/7/2018).

Pihaknya menyampaikan, pendaftaran calon legislatif saat ini menggunakan sistem online.

“Sekarang sudah sistem online semuanya, pendaftaran menggunakan sistem aplikasi Silon. Silahkan para bakal calon legislatif melakukan pencalonan dengan sistem aplikasi Silon tersebut,” katanya.

Martawansyah menambahkan, walaupun menggunakan sistem online sehingga bisa diakses dimana saja tentu pihaknya juga membuka diri untuk bakal calon yang masih bingung terkait sistem pendaftarannya.

“Sistem ini berlaku di seluruh daerah Indonesia, bagi bakal caleg yang butuh penjelasan detail, silahkan menghubungi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu,” imbuhnya.

Menyikapi beberapa syarat yang diwajibkan seperti SKCK, tes kejiwaan, surat keterangan dari pengadilan, dan lain-lain, dikatakannya seperti biasa hal itu tetap berlaku.

Dilanjutkannya, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa untuk pencalonan tidak diperkenanankan bagi mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual.

Dalam peraturan tersebut jelas menunjukkan pembatasan terhadap calon legislatif, padahal diketahui aturan sebelumnya mantan narapidana dapat mencalonkan dirinya apabila pidananya di bawah lima tahun dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Menanggapi pertanyaan pertanyaan Pedoman Bengkulu, apakah PKPU ini tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu? KPU menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku.

“Kami hanya menjalankan ketentuan lembaga yang hirarki. Kita hanya menjalani ketentuan yang berlaku dari KPU RI,” katanya. [Irwan Saputra]