Enam belas hari menuju penutupan pendafataran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia 2019-2024 pada 10 Agustus 2018 mendatang, suhu perpolitikan di langit nusantara kian menghangat.

Nama-nama yang akan ikut serta dalam kontestasi capres-cawapres 2019 telah mengerucut ke sejumlah nama dalam dua koalisi besar. Koalisi itu merupakan penyatuan antara PDIP, NasDem, Golkar, Hanura dan PKB di satu sisi yang mengusung Jokowi sebagai capres. Di sisi yang lain penyatuan antara Gerindra, PAN, PKS dan kemungkinan Partai Demokrat yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Sementara untuk wakilnya hingga kini masih misteri. Dari berbagai prediksi yang muncul, Prabowo Subianto digadang-gadang akan berpasangan dengan satu diantara Zulkifli Hasan, Anis Matta atau Rizal Ramli. Sementara Jokowi bakal berpasangan dengan satu diantara Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti atau Mahfud MD.

Namun berkaca dengan praktik sejarah politik Indonesia setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ada kecenderungan Prabowo akan memilih Zulkifli Hasan sebagai sosok religius, cerdas, brilian dan paling representatif mendulang suara pemilih Indonesia yang merindukan perubahan. Sementara Jokowi tampaknya akan mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2009 yang menggandeng ekonom Boediono dengan menjadikan Sri Mulyani sebagai cawapres.

Wacana Ganti Presiden
Di kalangan rakyat, wacana ganti presiden terasa cukup kuat. Bukan hanya oleh mereka yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212, namun juga disuarakan oleh para individu bebas yang mengatasnamakan rakyat.

Beragam alasan mengemuka. Misalnya karena ketidakcakapan Pemerintah dalam mengontrol harga-harga kebutuhan pokok, kehidupan beragama yang tidak kondusif, kenaikan tarif dasar listrik dan minyak, terpuruknya nilai rupiah terhadap dollar, masih terus berlangsungnya eksploitasi kekayaan alam Indonesia oleh mayoritas perusahaan swasta asing dan sederet alasan lain yang tidak akan cukup dikupas di sini.

Kelompok ini meyakini, perjalanan bangsa di bawah kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla terus mengalami kemunduran. Panggung politik masih dikuasai kaum oligarki. Otonomi daerah masih menjadi sarana pihak luar untuk melakukan eksploitasi atas sumber-sumber penghidupan rakyat, menjadi pasar, sekaligus menjadi alat untuk mendapatkan buruh berupah rendah.

Kemiskinan dinilai semakin akut. Rusaknya mental millenial menjadi ancaman serius yang terus mendorong generasi bangsa dalam kegelapan dan kehancuran. Jokowi dituding gagal mengerem laju liberalisasi baik di bidang politik maupun ekonomi dan hanya berlindung di balik pencitraan sehingga menimbulkan ketidakpuasan umum yang diakumulasikan dalam bentuk wacana ganti presiden tersebut.

Jokowi Dua Periode
Bagaikan dua kutub yang berlawanan dengan wacana ganti presiden, sejumlah kelompok mulai dari ulama, santri, rakyat biasa hingga aktifis menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Jokowi agar belanjut dua periode. Jokowi dinilai mampu mewujudkan cita-cita reformasi, memiliki jejak rekam yang bersih dari pelanggaran hak asasi manusia dan berhasil membangun Indonesia dari pinggiran.

Jokowi dinilai mampu mengoptimalkan pembangunan daerah-daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan melalui program Dana Desa. Jokowi juga dinilai telah melakukan percepatan pembangunan dengan membangun tol, bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.

Menurut kelompok ini, Jokowi masih mampu mempertahankan kesan bahwa ia merupakan pemimpinan yang merakyat, meski tak lagi sering melakukan blusukan. Banyaknya partai politik yang berdiri di belakang Jokowi juga menimbulkan pandangan bahwa mantan walikota Solo ini akan menang dengan mudah.

Kemudian, meski dituding hanya kemenangan di atas kertas, Jokowi juga disanjung dengan keberhasilan mewujudkan kepemilikan saham Indonesia di tambang Grasberg, Papua, menjadi mayoritas sebesar 51 persen. Karena telah lama dirindukan, keberhasilan ini diduga sebagai kemampuan Jokowi untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia di hadapan bangsa asing.

Problem Indonesia Sekarang
Namun sejumlah indikator ekonomi tak menguntungkan bagi Jokowi setidaknya karena sembilan alasan.

Pertama, jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Meminjam data Credit Suisse, tingkat ketimpangan Indonesia saat ini merupakan terparah keempat di dunia setelah Rusia, India dan Thailand. Sebanyak 49,3 persen kekayaan yang ada di Indonesia hanya dikuasai 1 persen orang terkaya.

Kedua, kondisi perdagangan Indonesia mengalami keterpurukan. Sejak akhir tahun 2017 hingga April 2018, neraca perdagangan mengalami defisit hingga mencapai 1,63 miliar USD. Petani sawit dan karet di Bengkulu menjerit. Kondisi ini merupakan dampak langsung dari ekonomi Indonesia yang sangat bergantung dengan ekspor bahan mentah sekaligus ketergantungan industri Indonesia dengan bahan baku dan bahan penolong dari luar.

Ketiga, daya beli rakyat terus tersungkur. Tak hanya para petani yang terpukul dengan anjloknya harga komoditas sawit, karet dan hasil-hasil pertanian lainnya di pasar dunia, namun para pedagang kecil di mana-mana juga mengeluh kehilangan pembeli seiring dengan naiknya tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak.

Keempat, kehancuran industri. Sekarang banyak rakyat yang terpaksa harus mengais rezeki dengan menjadi pekerja sektor informal, tanpa jaminan sosial, tanpa perlindungan hukum dan betul-betul mengandalkan kesehatan jasmani dalam mengelola usahanya. Tahun 2017 kemarin, sebanyak 60 persen pekerja Indonesia adalah pekerja informal atau mencapai 72,67 juta orang, jauh lebih besar dari pekerja formal yang hanya 51,87 juta orang.

Kelima, utang luar negeri terus membengkak. Kementerian Keuangan per Februari 2018 mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp4.034,8 triliun. Celakanya, seperti diakui sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah berutang untuk membayar cicilan utang dan bunganya, bukan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan produktif seperti pembangunan industri atau infrastruktur. Padahal bila digunakan untuk pembangunan industri atau infrastruktur, utang tersebut bisa dimanfaatkan guna meraih pendapatan agar bisa dipakai membayar utang.

Keenam, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran. Presiden Jokowi boleh mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur untuk memangkas biaya logistik. Namun faktanya, pembangunan infrastruktur di bawah Presiden Jokowi lebih berorientasi untuk mengantar orang seperti proyek kereta cepat dan jalan tol, bukan untuk mengantar barang. Pembangunan infrastruktur itu bahkan belum begitu tampak diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan membangun segala sarana dan prasarana di perairan dan pesisir Indonesia.

Ketujuh, Indonesia masih bergantung dengan impor pangan. Parahnya, pada Januari-Februari 2018 lalu, pemerintah mengimpor sekira 500.000 ton beras saat petani sedang menggelar panen raya. Ini bukti bahwa impor tersebut terindikasi untuk memenuhi kepentingan ekonomi rente, bukan untuk mencukupi kekurangan pasokan.

Kedelapan, pengkhianatan atas cita-cita Trisakti dan Nawacita dengan pelaksanaan agenda-agenda liberalisasi ekonomi. Jokowi-Jusuf Kalla tak ubahnya dengan para presiden paska Sukarno yang selalu membentangkan karpet merah untuk investasi dengan menciptakan aturan-aturan yang tak lagi mengindahkan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Bila dahulu sejumlah sektor tertutup bagi modal asing, sekarang semua terbuka lebar seperti pengusahaan jalan tol, industri film, industri karet, restoran, industri bahan baku obat, sport center, bahkan perguruan tinggi.

Kesembilan, program reforma agraria belum mengarah kepada usaha untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah yang pada tahun 2016 rasio gininya mencapai 0,58, yang artinya 59 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang masih dikuasai hanya oleh 1 persen penduduk. Gembar-gembor Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah hanya mendistribusikan aset dalam jumlah yang tak sebanding dengan penguasaan 59 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang oleh 1 persen penduduk itu, terutama oleh para individu dan pengusaha kakap.

Capres-Cawapres Impian
Indonesia dibangun dengan banyak pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, darah dan air mata para pejuang kemerdekaan. Ketika akhirnya kemerdekaan itu diraih, para pendiri republik telah menetapkan bahwa Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Secara ekonomi, para founding fathers telah menetapkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sayangnya, sejak Presiden Sukarno dilengserkan oleh imperialis, hingga saat ini, Pasal 33 UUD 1945 itu digeser dan digantikan dengan ekonomi liberal. Dampaknya jelas sebagaimana yang sudah diutarakan sebelumnya, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi antara segelintir yang kaya dan mayoritas yang miskin.

Berpijak dengan kondisi tersebut, sudah saatnya capres-cawapres 2019 kembali memutar haluan ekonomi liberal kembali ke haluan ekonomi Pancasila yang berdasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dengan menjadikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Sudah saatnya capres-cawapres 2019 menggaungkan kembali komitmen pembangunan industri nasional yang kokoh dan mandiri agar pendapatan rakyat Indonesia tak lagi hanya bersandar dengan bahan-bahan mentah/komoditas untuk industri di luar sekaligus sebagai pasar bagi barang-barang jadi dari luar.

Capres-cawapres 2019 impian rakyat Indonesia harus berani mendeklarasikan perang besar terhadap kemiskinan dan kebodohan dengan program penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengusai teknologi melalui pembukaan pintu akses pendidikan serta kesehatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara.

Capres-cawapres 2019 impian juga harus mampu mengkampanyekan reforma agraria yang konsisten yang ditujukan untuk mengurai ketimpangan penguasaan aset, terutama tanah agar lebih berkeadilan sosial.

Mereka berdua juga harus berkemampuan untuk menghidupkan suasana religius dan nilai-nilai Ketuhanan di tengah-tengah rakyat. Sehingga arus budaya negatif yang masuk melalui pintu globalisasi dapat dibendung dan tidak memberikan efek yang merusak kepada generasi muda zaman now.

Capres-cawapres 2019 impian adalah sosok yang berani memperjuangkan pajak progresif atau pajak berkeadilan sosial untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hapuskan kewajiban pajak untuk kelompok usaha kecil, sebaliknya, tetapkan pajak yang besar untuk 1 persen orang terkaya yang menguasai 49,3 persen kekayaan Indonesia.

Usaha-usaha tersebut memang tak akan mudah. Negeri-negeri imperialis yang selama ini menikmati banyak keuntungan dan kekayaan dari penerapan ekonomi liberal serta pelanggaran terhadap hak asasi bangsa Indonesia pasti akan memberikan reaksi keras. Namun keberanian capres-cawapres impian itu sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia yang mulai lelah dengan retorika kosong kemandirian nasional seperti Trisakti dan Nawacita.

Apalagi dunia sekarang telah berubah. Amerika Serikat bukan lagi satu-satunya negara adidaya yang mampu membuat operasi-operasi rahasia guna menaklukkan para pemimpin di negara berkembang agar mau menuruti kemauannya.

Terbukti, pada hari Minggu, 1 Juli 2018, hasil pemilihan umum (Pemilu) Meksiko berhasil menempatkan kandidat dari sayap kiri, Andrés Manuel López Obrador, sebagai presiden baru dengan perolehan suara cukup signifikan. Padahal, Meksiko berbatasan langsung dengan Amerika Serikat yang selama ini tak pernah mentoleransi perubahan radikal, apalagi di halaman belakangnya.

Munculnya berbagai kekuatan ekonomi baru di dunia seperti Republik Rakyat Tiongkok dan negara-negara neososialisme menjadi angin segar bagi rakyat Indonesia untuk berani mengambil langkah besar dengan memilih capres-cawapres impian yang bersedia memutar kembali haluan ekonomi Indonesia dari ekonomi liberal ke ekonomi Pancasila. Semoga. Wallahu a’lam bishawab.

Eva Destrianti, Sekretaris Redaksi Pedoman Bengkulu