Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan pendampingan dalam pengolahan Dana Desa

SELUMA, PB – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menjadikan Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan sebagai pilot project atau desa contoh dalam sistem pengolahan Dana Desa.

Kejaksaan selaku Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan upaya pendampingan dalam pengolahan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Beberapa waktu lalu kami berembuk dengan staf, bagaimana melaksakan kewenangan kita sebagai TP4D dalam pengelolaan Dana Desa, karena personil kita kita terbatas, kemudian kita sepakat setelah berkoordinasi dengan Dinas PMD dan menentukan Desa Lawang Agung untuk dijadikan pilot project pengelolaan Dana Desa,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Ardito Muardi, Kamis (05/07/2018).

Dijelaskan, sesuai tupoksinya TP4D akan mengedepankan upaya prefentif dalam penggelolaan dana desa.

“Kami mengedepankan upaya prefentif, ketika kegiatan sedang berlangsung kita turun melakukan pengawalan dan pengawasan biar tidak terjadi penyimpangan,” tandasnya.

Kata dia, Pengawalan dan pengamanan DD dan ADD Lawang Agung harus menjadi contoh bagi desa lain terhadap pengelolan anggran di desa. Sehingga tidak terjadi lagi lemahnya penyerapan anggaran. Serta penggunaan anggaran bisa sesuai dengan mestinya. Agar ASN dan perangkat desa tidak lagi harus di “sekolahkan” di penjara, setelah diduga adanya penyimpangan.

Penyimpangan seperti inilah yang dilakukan pengawalan agar perbuatan melawan hukum bisa di cegah. Perencanaan bisa berjalan dengan mestinya.

“Kita bertindak sebelum terjadi bukan sesudah terjadi baru untuk melakukan pendampingan,” tegas kajari.

Sementara itu, Kades Lawang Agung Kirman Effendi mengatakan sinergisitas pemerintahan desa sehingga pembangunan bisa berjalan. Serta saling mendukung dan terbuka atas pengelolaan anggran dana desa(DD) maupun alokasi dana desa(ADD). Jika ada permasalahan di desa, maka di selsaikan terlebih dahulu di desa dan perangkat.

“Sinergisitas anatara perangkat desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi merupakan kata kunci guna mendukung program pemerintahan. Baik yang tengah berjalan maupun yang akan dilaksanakan,” tutup Kirman. [Sepriandi]