BENGKULU, PB – Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan di ruang Hamilton, Hotel Madeline, Jumat (13/7/18).

Sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman dan pengendalian gratifikasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya Rohidin Mersyah selaku Plt Gubernur Bengkulu mengingatkan bahaya adanya gratifikasi terhadap ASN, mengingat cakupan maknanya yang sangat luas.

“Cakupan gratifikasi memang lebih luas, tapi yang penting ada dua fungsi yaitu ada pihak yang berhubungan dengan kita sebagai penyelenggara pemanfaatan atas kewenangan dari sebuah keputusan, bisa jadi yang diberikan itu seperti fasilitas-fasilitas penginapan gratis, biaya pengobatan gratis, dan lain sebagainya,” ujar Rohidin.

Dilain sisi, Henny Kauri sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran atas gratifikasi.

“Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi melalui peningkatan dan pemahaman kesadaran untuk melaporkan gratifikasi secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber dari perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep, dan Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu Masa Siahaan, serta dipandu oleh moderator Firman Romzi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

Untuk diketahui dasar hukum kegiatan ini meliputi Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Industri Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. [Mitha]