Petani sawit (Sumber foto: nasionalisme.co)

SELUMA, PB – Derita petani sawit di Kabupaten Seluma sepertinya belum akan selesai. Karena wacana pendirian pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) baru akan terkendala dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 98 tahun 2013 tentang perizinan usaha perkebunan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Marah Halim mengatakan, kemungkinan pembangunan pabrik CPO oleh investor baru akan mengalami kendala. Karena dalam Permentan tersebut dinyatakan, perusahaan pengelola harus memiliki kebun minimal 25 hektare.

“Kita masih mencari solusi tentang Permentan itu,” kata Marah Halim, Kamis (05/07/2018).

Pihaknya kata dia, melalui dinas Pertanian Provinsi akan mengusulkan untuk Permentan tersebut direvisi. Atau meminta solusi terbaik bagi petani sawit di Seluma. Mengingat, saat ini produksi TBS kelapa sawit petani Seluma semakin meningkat.

Ditambah lagi, banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit belum memiliki pabrik CPO.

“Untuk jangka menengah dan jangka panjang memang Kabupaten Seluma butuh pabrik CPO. Karena produksi TBS petani kita terus meningkat. Makanya kita akan mencari solusi,” jelas dia.

Sementara untuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kata dia, tidak ada masalah. Sehingga, hanya Permentan nomor 98 tahun 2013 yang menjadi penghambat investor CPO baru masuk ke Kabupaten Seluma.

Diketahui, meskipun Pemerintah Provinsi telah menetapkan harga TBS Rp 1200/kg, namun harga jual dipetani masih rata-rata Rp 500 hingga Rp 750/kg. Sehingga, upayakan pemerintah menetapkan harga dinilai masyarakat belum terlalu menyentuh hingga ke petani sawit.

“Sampai hari ini, TBS petani sawit di Desa Rawah Indah belum ada yang mau membeli,” kata Petani Sawit
Desa Rawah Indah, Andi Wijaya.

Jaya berharap, agar pemerintah memberikan solusi yang baik dan tegas. Agar kenaikan harga TBS tidak hanya terjadi di pabrik. Serta pihak pabrik CPO lebih mengutamakan TBS milik masyarakat dari pada TBS milik perkebunan perusahaan lainnya. [Sepriandi]