Asisisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Henri Nainggolan

BENGKULU, PB – Asisisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Henri Nainggolan mengatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu pada 2016 sebesar Rp3,2 miliar dari total kerugian negara Rp9 miliar di Pemkab Bengkulu Tengah pengembaliannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Karena itu, sambung Henri, pengusutan temuan tersebut akan terus dikembangkan dengan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti seperti, saksi dan dokumen dari kantor bupati Bengkulu Tengah.

“Kami tidak dapat menghitung karena pengembalianya tidak kepada kami. Namun inspektorat yang kami periksa sudah ada beberapa pegawai yang mencicilnya. Tetapi dalam cicilan tersebut tidak seimbang, hanya yang penting ada, jadi tidak ada greget,” ujar Henri usai penggeledahan di kantor Bupati Benteng, kemarin (4/7).

Henri menjelaskan, dari total kerugian negara sebesar Rp9 miliar, sisa dari temuan tersebut yang jumlahnya masih sebesar Rp3,2 miliyar, pengembaliannya pun tidak mencapai Rp200 juta.

“Mungkin yang dikembalikan tidak sampai Rp200 juta dari temuan itu. Soalnya ada yang mengembalikan 4 juta dan sekian sekian lah,” kata Henri.

Namun, dalam temuan ini belum ada pihak yang mengembalikan uang kepada Kejati. Tapi langsung menyetorkannya kepada Inspektorat.

“Pihak kejati juga belum melakukan penghitungan. Mungkin seminggu dua minggu kita dapat menemukan jumlahnya,” urai henri

“Dalam kasus ini belum ada tersangka, namun sudah banyak saksi, kurang lebih 40 pegawai, bahkan sampai pihak terkait yang berhubungan dengan temuan ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Tim Khusus (Timsus) Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bengkulu Tengah (Benteng), Rabu (4/7).

Penggeledahan tersebut terkait temuan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu. [Ardiyanto]