Komisioner KPU Kota Bengkulu Divisi Hukum Martawansyah

BENGKULU, PB – Tampaknya laporan tim calon walikota dan wakil walikota 2018-2023 Linda-Mirza terkait hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu bukanlah isapan jempol belaka.

Siang tadi kuasa hukum pasangan calon dengan nomor urut empat ini melaporkan adanya indikasi kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Minggu (8/7/2018).

Walaupun hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 4 Juli lalu telah menetapkan Helmi-Dedy sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih, namun masih ada kesempatan bagi para pihak untuk melaporkan jika ada yang merasa keberatan.

Dalam hal ini, tim Linda-Mirza kepada Panitia Pengawas Pemilu menyampaikan keberatannya atas hasil pleno KPU Kota Bengkulu di Grage Hotel lalu.

Data terhimpun, beberapa item keberatan yang dilayangkan oleh kuasa hukumn Linda-Mirza adalah terkait C7 perihal undangan yang menimbulkan tidak datangnya para pemilih pada saat pemilihan, tentang hasil pleno rekapitulasi kecamatan Selebar dan terkait C6 yang tidak disebarkan oleh pihak KPPS.

“Tim kami merasa dirugikan dengan adanya indikasi pelanggaran ini, kami anggap itu melanggar ketentuan yang berlaku,” ungkap Jeky Harianto selaku Kuasa Hukum Linda-Mirza.

Saat dikonfirmasi ke Divisi Hukum KPU Kota Bengkulu Martawansyah menjelaskan bahwa pada intinya KPU siap menghadapi gugatan dari pihak manapun.

“Kami siap menghadapi gugatan sesuai tahapan atau tenggang waktu yang kita berikan, nanti kita lihat, apakah memenuhi unsur gugatan atau tidak. Sebenarnya itu ranahnya Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Tapi kita juga siap menghadapi proses gugatan tersebut,” ungkap Martawansyah.

Menanggapi hal tersebut, Panwaslu Kota Bengkulu mengakui laporan tersebut sudah diteruskan ke KPU Kota Bengkulu.

“Laporan tersebut sudah kita terima dan sudah kita teruskan ke pihak KPU Kota Bengkulu, sebagian dari laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran,” ungkap Rayendra saat dihubungi via telepon. [Irwan Saputra]