Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan eks napi korupsi untuk menjadi calon legislatif (caleg) telah dinomori oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar di Jakarta, Rabu (4/7/2018), mengatakan, apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara maka telah sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu telah membunuh karakter para elit politik yang lahir dari akar rumput, khususnya bagi ribuan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode jabatan 1999-2004 se Indonesia yang pernah terjerat kasus korupsi.

Misalnya di Kota Malang, proyek kriminalisasi dengan kasus korupsi telah menyandera 14 orang mantan anggota DPRD Kota Malang 1998-2004 ke dalam penjara. Di Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 12 mantan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul 1999-2004 juga harus dibui karena kasus yang hampir sama.

Di Kota Bengkulu sendiri, puluhan anggota DPRD Kota Bengkulu periode jabatan 1999-2004 juga harus mendekam dalam jeruji besi akibat proyek kriminalisasi tersebut. Di Bengkulu, vonis terhadap para mantan anggota DPRD ini dijatuhkan pada tahun 2010 yang lalu.

Padahal, dana yang ‘dianggap’ dikorupsi oleh para anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut adalah dana yang telah disahkan oleh kepala daerah dan ketua DPRD setempat dan telah dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya itu dana sah, bukan dikorupsi.

Lihat saja di Kota Yogyakarta. Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dengan berani menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang juga menimpa kabupaten/kota periode 1999-2004 se Indonesia itu. Kejari Yogyakarta menilai kasus yang menjerat 13 anggota DPRD Kota Yogyakarta sebagai tersangka itu tidak memenuhi unsur pidana karena telah sesuai dengan mekanisme dan sudah diketok dalam APBD.

Karenanya, larangan mencaleg bagi mantan anggota DPRD kabupaten/kota se Indonesia periode jabatan 1999-2004 sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah pembunuhan karakter bagi para elit politik akar rumput.

Bisa dikatakan demikian karena para mantan anggota DPRD kabupaten/kota se Indonesia periode jabatan 1999-2004 tersebut sebenarnya adalah tokoh akar rumput yang duduk sebagai wakil rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, Pemilu paling demokratis setelah demokrasi dibonsai oleh Orde Baru selama 32 tahun.

Mereka sebagian besar adalah ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, aktifis, dan para pejuang reformasi 1998. Kebijakan hukum telah bertindak kejam dengan memenjarakan mereka dan sekarang melarang mereka untuk ikut serta Pemilu 2019.

KPU RI, Kemendagri dan Kemenkumham harus mempertimbangkan kembali PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut agar para mantan anggota DPRD kabupaten/kota se Indonesia periode jabatan 1999-2004 tetap dapat maju sebagai caleg 2019. Bila tidak, mereka berarti telah mengkhianati cita-cita reformasi.

Hj Asmiar Amir, Ketua Umum Forum Silaturahmi Antar Pengajian Kota Bengkulu