Senator Riri Damayanti

PedomanBengkulu.com, Jakarta – Komite Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) nyaris merampungkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Pasien di Jakarta, belum lama ini.

Senator termuda Indonesia, Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, sejumlah aspirasi masyarakat telah direkomendasikan agar RUU tentang Perlindungan Pasien tersebut dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, termasuk dari warga di Provinsi Bengkulu.

Salah satu aspirasi yang sering disampaikan kepadanya, lanjut Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu itu, mengenai alat kesehatan dan obat-obatan.

Dengan adanya RUU tentang Perlindungan Pasien ini, Senator Riri berharap dapat menjadi landasan bagi Pemerintah untuk menjamin stok obat dan kebutuhan alat kesehatan di berbagai daerah dapat terpenuhi.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana BKKBN Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan, sarana dan prasarana di rumah sakit umum harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

Senator Riri berharap, Pemerintah dapat menjamin kesehatan dapat berkualitas dan menjangkau segenap lapisan masyarkat, termasuk bagi para pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Jangan sampai ada lagi kesan bahwa Pemerintah hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada warga miskin hanya di tingkat Puskesmas saja,” kata Senator Riri, Selasa (31/7/2018).

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini juga menyarankan agar Pemerintah dapat bekerjasama secara erat dengan organisasi profesi dalam melakukan pengawasan.

“Agar para tenaga medis kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya benar-benar sesuai dengan aturan yang ada,” demikian Senator Riri.

Untuk diketahui, DPD RI dibentuk dengan visi memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Komite III DPD RI memiliki lingkup tugas untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan khususnya dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan beberapa bidang lainnya. [Eva De]