Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik, Badan Kesbangpol Seluma, Joko Tabes

SELUMA, PB – Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Seluma yang menerima anggaran bantuan Parpol dari Pemda Seluma, diminta untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Periksaan (LPH) BPK tahun 2017 lalu.

Ini mengingat karena saat ini usulan pencairan Dana Bantuan Parpol sedang diusulkan SK nya ke Bupati Seluma.

“Harus di tindaklanjuti temuan tersebut termasuk untuk melengkapinya,” kata Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik, Badan Kesbangpol Seluma, Joko Tabes kepada wartawan, Selasa (10/07/2018).

Pihaknya kata Joko, akan mengucurkan ke rekening parpol bagi yang telah melengkapi syarat dan memiliki kepengurusan Parpol yang lengkap serta memiliki SK kepengurusannya. Kemudian, juga dengan adanya tindak lanjut yang telah dilakukan setelah menjadi temuan dalam LHP BPK yang baru saja dilakukan.

“Syarat dalam usulan pencairan harus lengkap dan menyertakan SK pengurus parpol, bukan hanya berita acara Musda,” tegasnya.

Menurutnya, wacana kenaikan dana belum tentu terealisasi. Pasalnya, berdasarkan PP No 1 tahun 2018 pasal 5 ayat 5 tentang dana bantuan parpol sudah dijelaskan.

Dana bantuan parpol kabupaten dan kota dihitung Rp 1.500 setiap satu suara. Artinya turun dari tahun 2017. Kemudian bagi kabupaten kota yang anggarannya melebihi dari Rp 1.500 setiap satu suara maka besarannya bisa disamakan seperti 2017.

“Kalau tetap mau mengusulkan kenaikan maka, masing-masing parpol menyampaikan usulan ke Bupati dan akan kembali diusulkan ke Provinsi dan selanjutnya dilakukan evaluasi serta terakhir ke kemndagri utnuk persetujuan,” sampainya.

Dikatakannya, masing-masing Parpol akan menerima anggaran bantuan sebesar Rp 5252 persuara. Parpol terbesar menerima dana bantuan yaitu partai Nasdem, kedua Golkar dan Ketiga Gerindra.

Sedangkan terkecil yaitu PPP dan partai Demokrat. Total anggaran yaitu Rp 549 juta yang diperuntukkan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. [Sepriandi]