Ilustrasi rancangan Kantor Walikota Bengkulu

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Gugatan banding yang semula sempat dimenangkan PT Indo Dhea Internusa di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu atas kasus tiang pancang pembangunan Gedung Kantor Walikota dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Surat kasasi tersebut sudah turun dari MA dengan risalah nomor 1470K/PDT/2017 junto nomor 23/PDT.G/2015/Pengadilan Negeri Bengkulu yang diterima pada Rabu 25 Juli 2018 oleh Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Surat itu amarnya berbunyi mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, Nurriansyah, Helmi Hasan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu tersebut.

Lalu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 26/PDT /2016/PT BGL tanggal 16 November 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/2015/Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016.

Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam resepsinya menolak tergugat I, II, dan III yakni Nurriansyah, Helmi Hasan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam konvensi menyatakan gugatan para penggugat kovensi kepada tergugat dalam kovensi para terbanding tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum termohon kasasi atau penggugat konvensi atau pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000.

Dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) nantinya akan berkoordinasi dengan pemberi kuasa untuk memberitakan terkait putusan yang mana menang dalam putusan tingkat kasasi.

“Nanti kita sampaikan kepada pemberi kuasa. Seandainya dari pihak PT melakukan Peninjauan Kembali (PK) kita siap untuk memutar kembali. Kita yakin dikasasi menang di-PK juga yakin menang dan harus ada lagi kuasa dari Pemkot. Untuk eksekusi kita akan baca dulu dari putusan-putusan tersebut,” kata Herbet Pesta Hutapea selaku JPN Pemkot Bengkulu, Selasa (31/7/2018).

Sekedar mengingatkan, kasus ini berawal dari gugatan PT Indo Dhea Internusa (IDI) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Bengkulu dan Walikota Bengkulu dengan objek sengketa pembangunan Kantor Walikota Bengkulu yang berlangsung sejak 2015 silam.

Pada tanggal 18 Mei 2016, PN Bengkulu menolak gugatan PT IDI untuk seluruhnya. PN Bengkulu juga memutuskan bahwa PT IDI telah melakukan perbuatan wanprestasi. PT IDI juga dihukum untuk membayar penggantian biaya pekerjaan konsultan sebesar Rp92 juta dan membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp4,4 miliar.

Sementara itu, PN Bengkulu juga membebaskan Pemerintah Kota dari kewajiban pembayaran progress pekerjaan senilai 0.27 persen dari nilai kontrak. Pemerintah Kota juga diminta untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1,7 juta. Secara keseluruhan, keputusan PN Bengkulu tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota dalam posisi menang.

Namun keputusan itu berbanding terbalik pada tingkat PT Bengkulu yang memenangkan perkara ini untuk PT IDI sehingga Pemerintah Kota Bengkulu mengajukan kasasi. [Ardiyanto]