Kabag Hukum Setda Seluma, Nurfadlia

SELUMA, PB – Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) saat ini dalam proses penetapan dan pengundangan.

Perda tersebut telah remsi mendapatkan nomor resiter dari Provinsi dengan nomor 21 tahun 2018.

“Sekarang sudah tahap penetapan oleh Bupati, selanjutnya diundangkan oleh Sekda, kemudian disosialisasikan oleh dinas teknis,” kata Kabag Hukum Setda Seluma, Nurfadlia kepada pedoman Bengkulu belum lama ini.

Sesuai Perda kata dia, beberapa kawasan bebas asap rokok yaitu Fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, taman anak bermain, Tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lainnya. Di Sekretariat sendiri nantinya, sementara akan diberikan ruang kawasan merokok yaitu dilokasi parkiran.

“Sebenarnya ruang khusus itu harus tersedia, tapi kita harus bertahap. Belum bisa sekarang,” jelasnya.

Sesuai pasal 9 bab 5 tambah dia, dibentum tim Satgas penegak KTR yang dikoordinir oleh Satpol PP.

Dalam Perda diatur, bagi pimpinan atau penanggungjawab instansi dengan sengaja tidak membuang absak atau tidak melakukan pengawasan internal akan didenda Rp 5 juta dan orang yang merokok didenda Rp 500 ribu atau diganti kurungan satu bulan.

Kemudian, Bagi orang atau badan yang mempromosikan atau membuat rokok atau mengiklankan, dikenakan denda maksimal Rp 50 juta atau dua bulan kurungan.

“Perda ini mulai berlaku sejak diundangkan. Sekarang sudah proses tahap pengundangan,” tandasnya. [Sepriandi]