Penyuluhan Hukum Kejari Bengkulu, Jumat (26/7/2018)

BENGKULU, PB — Kejaksaan Negeri (Kejati) Bengkulu menggelar penyuluhan rutin terhadap Dinas Perhubungan Kota Bengkulu di Kantor Kejari Bengkulu, Jumat (26/7/2018). Penyuluhan tersebut berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu.

Kasi Intel Kejari Bengkulu, Rizal Edison menyampaikan, dipilihnya Dishub lantaran paling dekat dengan masyarakat sehingga dikhawatirkan belum memahami pungutan liar (Pungli) baik secara implisit ataupun eksplisit.

“Hasil dari penyuluhan kita semoga teman-teman di dinas perhubungan sudah mengerti apa itu pungli dan tidak melakukan pungli,” ujar Edison di Kantor Kejati Bengkulu, Jum’at (26/7).

Edison mencontohkan, misal ijin yang dikeluarkan dishub tertulis Rp500 ribu, tapi ada oknum yang meminta Rp600 ribu itu yang Rp100 ribu merupakan pungli. Lain halnya dengan tarif resmi tertulis Rp200 ribu dan minta Rp200 ribu dan secara suka rela masyarakat memberikan uang tanpa paksaan dan tekanan maka itu bukan pungli.

Selain itu, kejaksaan menetapkan setiap Tempat Pemungutan Retribusi (TPR ) harus ada karcis namun terkendala karena karcis belum dicetak. Artinya TPR di Bengkulu masih berdasarkan permintaan petugas tanpa bukti setoran.

“Disini yang dihawatirkan jumlah setoran tidak sesuai dengan jumlah yang dipungut, kemaren pernah ada penangkapan oleh tim siber pungli yang berkaitan dengan ini, setelah dicek oleh siber pungli ternyata uang yang ditarik kemudian disetor ke dishub itu sesuai dengan yang di setorkan ke negara dan akhirnya kasus ini dihentikan karena tidak ada unsur pungli, nah yang kita takutkan penarikan tidak sesuai dengan setoran maka dari itu solusi dari polemik ini adalah dibuatkan karcis agar setoran dan penarikan sesuai,” tandas Edison. [Ardiyanto]