Dinas PUPR Kaur dan Kejari Foto bersama

KAUR, PB – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kaur mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur atas sejumlah proyek pekerjaan di Pemkab Kaur.

Adapun 6 item pekerjaan tersebut antara lain, 4 item di Bidang Bina Marga (BM), 1 item di Cipta Karya (CK) dan 1 item di Sumber Daya Air (SDA).

Plt Kepala Dinas PUPR Kaur, Rio Hiptario, mengatakan permohonan  pendampingan hukum tersebut agar pelaksanan pekerjan konstruksi di tiga bidang PUPR berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kalender pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Douglas Pamino  Nainggolan, mengatakan, 6 item kegiatan yang diajukan diterima dan akan di tindaklanjuti oleh Kejari Kaur.

“Bila kedepan sudah ada MoU maka Kejaksaan Negeri Kaur, akan membuat SK pendampingan agar kegiatan PUPR Kaur berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Kajari.

Selanjutnya, Kasi Inteljen Kejari Kaur, Fopirizal, mengatakan pendampingan hukum ini bukan back up dan bersama-sama menghindari kecurangan dalam pembangunan fisik maupun administrasi, jangan sampai serapan anggaran tidak maksimal dan berujung ke ranah hukum yang tidak inginkan.

“Kami akan memaksimalkan pengawasan dan pendampingan hukum sesuai dengan tugas pokok TP4D,” tandasnya. [Feri]