Ilustrasi

PedomanBengkulu.com, Seluma – Meskipun pihak BKN telah mendesak pemerintah daerah memproses pemberhentian ASN Seluma yang tersandung kasus korupsi, namun pemerintah daerah masih mengkaji perintah pemerintah pusat tersebut.

Asisten I Setda Seluma, Mirin Ajib mengatakan, pihak BKN telah memerintahkan secara lisan agar pemerintah Kabupaten memberhentikan ASN yang tersandung kasus korupsi sesuai PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Teknisnya belum ada, kita berharap agar itu ditunda,” kata Mirin kepada wartawan, Selasa (31/07/2018).

Mirin mengatakan, jika teknis itu ditunda, pihak ASN dapat mengajukan uji materi tentang PP tersebut, sehingga PP tersebut dibatalkan.

“Kita diminta mulai menerapkan PP itu, dan yang melakukan proses pemberhentian itu pemerintah Kabupaten,” jelas Mirin.

Di Kabupaten Seluma sendiri, terdapat 26 ASN yang tersandung kasus Korupsi dan narkoba. Sehingga, 26 ASN ini harus diberhentikan jika PP tersebut mulai diterapkan. Selain Napi korupsi dan narkoba, ASN yang ikut dipecat jika terkibat pidana kasus asusila serta pidana umum yang divonis diatas dua tahun penjara. [Sepriandi]