Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Kaur, Rohina

KAUR, PB – Kucuran dana bergulir dari Kementrian Koperasi dan UKM RI ke Kabupaten Kaur pada 2006 menjadi polemik dan sampai 2018 belum ada penyelesaianya.

Pinjaman dana bergulir atau kredit lunak ini, pertama kali di Implementasikan pada 2006 dan terakhir direalisasikan pada 2011, di 2010 sampai 2012.

Di 2012 sudah ada tanda-tanda dana bergulir ini akan bermasalah, sebab banyak tunggakan angsuran pinjaman belum disetor ke rekening pengelola dan pada 2014 tidak terdapat setoran dari penerima maupun pengembalian Investasi.

Indikasi program ini akan bermasalah sudah tercium dari awal, sebab yang menjadi syarat utama adalah jaminan agunan, tetapi banyak peminjam yang tidak memberikan jaminan, peminjam dan pengelola telah melangkahi Perbup Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Tiknis Dana Bergulir.

Total pinjaman/tunggakan yang masih beredar per 31 Desember 2015 senilai Rp2,1 miliar. Terdiri dari pinjaman awal sebesar Rp1,9 Miliar dan dana pengguliran kembali senilai Rp224,6 juta. Yang tersebar pada 121 peminjam UKM,Koprasi dan Industri. Temuan BPK Tahun 2015, 2016 dan 2017 sama tidak ada perubahan.

Menanggapi temuan BPK Provinsi Bengkulu pada 2018 ini, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Kaur, Rohina, mengatakan tunggakan dana bergulir dari temuan BPK 2018 harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai merugikan keuangan negara. Dana bergulir tersebut harus disetor ke Kas daerah sebelum akhir 2018.

“Tentunya dalam hal ini ada mekanisme dan prosedur yang memang harus kita lakukan, dan itu sudah kita lakukan ada surat peringatan angsuran satu dan surat peringatan dua sudah kita sampaikan ke peminjam dalam 2018 ini, dan akan kita sampaikan juga kedepanya surat peringatan angsuran ke tiga, bila mana tidak ada niat baik untuk mengembalikan, kita akan publikasi nama-nama peminjam ke media cetak dan online biar masyarakat tahu sebelum ke jalur penegak hukum di akhir 2018 ini,” katanya. [Fery]