Kepala Kejati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol dan jajarannya.

BENGKULU, PB — Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan menerapkan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mengawal bergulirnya dana desa yang ada di Provinsi Bengkulu.

Kepala Kejati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol menjelaskan, terkait dana desa yang akan di gulirkan kepada 1431 desa yang ada di Provinsi Bengkulu dengan besaran kurang lebih 1 triliun rupiah.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu membuat siaga desa berbasis Wabsite. Sistem tersebut akan menjawab pertanyaan secara otamatis, apabila kedepannya pihak kepala desa maupun perangkat desa tidak mengetahui pelaksanaan dana desa tersebut, maka dapat dipertanyakan langsung melalui Wabsite.

“Apapun pertanyaan disitu akan dijawab secara otomatis, kalau ada pertanyaan yang lebih detail lagi dari pada dana desa itu, dapat juga di akses dan nantinya jawaban yang detail akan diberikan oleh TP4D,” kata Baginda, saat pers rilis Senin (23/7). [Ardiyanto]

Berikut tugas dan fungsi TP4D:

1. Mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya upaya pencegahan/preventif dan persuasive dengan cara:

a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintahan, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;

b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;

c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang waktu dan tempat pelaksanaanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang sesuai kebutuhan;

d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahap program pembangunan dari awal sampai akhir berupa :

a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran;

b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara

4. Bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan perogram pembangunan.

5. Melaksanakan penegakan hukum respresif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi negara.