PedomanBengkulu.com, Bengkulu Selatan – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menetapkan 11 desa jadi pilot project program tertib Administrasi Kependudukan. Penetapan ini dalam rangka program gerakan Indonesia sadar kependudukan.

Kepala Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bengkulu Selatan, Gunawan Suryadi mengatakan dilaksanakan pembahasan pilot project tidak lain adalah untuk penertiban administrasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Gunawan, telah dilaksanakan ralat Pembahasan pilot project dengan melibatkan dinas Dukcapil Provinsi serta perwakilan 11 desa sasaran. Diantaranya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Desa Padang Lebar Kecamatan Pino, Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna, Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna, Desa Sukaraja Kecamatan Seginim, Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Desa Lubuk Sirih Ulu Kecamatan Manna, Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas, Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna, Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang dan Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang.

Namun sebelas desa tersebut mendapat giliran program secara bertahap. Untuk tahap awal pilot project tahun ini baru satu desa yang diusulkan jadi pilot project berdasarkan lulus seleksi.

“Tahap awal baru 1 (satu) desa diusulkan pembuatan pilot projek lalu tahun selanjutnya yakni 2019 yaitu 4 desa. Terbentuknya pilot project pemerintah desa diharapkan dapat membentuk pegawai penanganan administrasi pendudukan khusus agar memudahkan dalam pendataan administrasi kependudukan,’’ terang Gunawan.

Adapun kriteria desa/kelurahan yang memiliki administrasi kependudukannya yang dimaksud memiliki SK dari bupati, harus memiliki data kependudukan yang akurat dan selalu dieperbaharui, memiliki data penduduk wajib KTP dan kepemilikan KTP-elektonik, memiliki data penduduk kelahiran. Berupa kepemilikan akte kelahiran dan kartu Identitas Anak (KIA), mempunyai data penduduk meninggal dan kepemilikan data kematian, memiliki data kependudukan imigrasi meliputi penduduk pinda maupun pendatang, mempunyai data penduduk menurut agama, pendidikan, golongan darah. Kemudian memiliki data KK, akte perceraian, serta data penduduk yang memiliki akte pengakuan anak dan akte pengesahan anak.

“Pembuatan pilot project yang tujuannya selain memudahkan sinkronisasi data penduduk memudahkan koordinasi dengan Dukcapil. Dukcapil akan terus mendorong agar administrasi kependudukan di desa yang ada di Kabupaten BS tertib dan teratur,’’ pungkas Gunawan. [Apdian Utama]