Ilustrasi

Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Selatan – Dalam hal membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bengkulu Selatan perlu diacungi jempol dan patut dipuji.

Saking rajinnya, DPRD Bengkulu Selatan bersama eksekutif rela menggelar rapat pembahasan ‘uang daerah’ tidak kenal siang ataupun malam hari. Bahkan untuk membahas anggaran daerah, DPRD Bengkulu Selatan terkesan hobi menggelar rapat di malam hari. Sehingga muncul kecurigaan dan pertanyaan, ada apa?.

Contohnya saja, pengesahan RAPBD Tahun 2018 dilaksanakan pada malam hari, Rabu (29/11/2017) sekira pukul 21.30 WIB. Contoh lainnya, pada hari Senin (24/10/2016) DPRD Bengkulu Selatan bersama Bupati kala itu masih dijabat Dirwan Mahmud dan Sekda dijabat Rudy Zahrial menggelar rapat membahas anggaran mulai sekira pukul 20.30 WIB hingga dini hari.

Untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018, DPRD Bengkulu Selatan kembali menjadwalkan rapat pada malam nanti (30/8/2018) pada pukul 20.00 WIB.

“Kalau memang betul memikirkan rakyat silahkan. Kami mendukung, jangankan di dunia ini. Di akhirat nantipun kami akan dukung. Tapi kalau rapat malam hari karena ada kepentingan terselubung, ini yang gak benar,” sampai salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Pino Raya, Jerly Biterfin.

Jika memang di hari-hari biasa DPRD Bengkulu Selatan sering menggelar rapat di malam hari, menurut Jerly hal itu bisa dimaklumi. Namun terkesan DPRD hanya rela rapat pada malam hari ketika membahas anggaran saja.

“Selama ini apakah pernah anggota dewan kita rapat membahas nasib rakyat kecil hingga larut malam?. Contohnya membahas solusi harga sawit murah, pupuk susah, hutang PT SBS kepada petani yang belum dibayar, gabah kita yang banyak lari keluar. Bidan di desa tidak di tempat, sampai warga melahirkan hanya dibantu dukun beranak. Tapi giliran bahas bagi-bagi anggaran, rapatnya malam hari. Ada apa?,” kritisi Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Pino Raya (FMPLPR).

Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bengkulu Selatan Rozi Firnando mengkritisi rendahnya produktifitas DPRD Bengkulu Selatan dalam hal legislasi.

“Selama tahun 2017 kemarin, setahu saya tidak ada satupun Perda Inisiatif dari DPRD yang disahkan jadi perda. Padahal cuma ada dua perda yang diprogramkan, yakni Perda CSR dan Perda Kolam Air Deras. Memang Perda CSR akhirnya disahkan, tapi itu sudah bulan April 2018. Kalau Perda Kolam Air Deras gagal. Satu perda inisiatif butuh waktu setahun empat bulan, artinya produktifitas DPRD sangat rendah. Giliran bahas kenaikan gaji dewan sangat cepat,” kritik Rozi.

Kalaulah memang, DPRD serius membahas Raperda hingga malam hari seperti halnya membahas APBD, maka, menurut Rozi tidak mungkin dalam satu tahun lebih hanya satu Perda inisiatif yang berhasil disahkan. [Apdian Utama]