PedomanBengkulu.com, Kaur – Bawaslu Kabupaten Kaur menggelar mediasi antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kaur dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kaur Jumat (24/8/2018) di KPUD Kaur.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur Toni Kuswoyo mengatakan mediasi antara Partai Gerindra Kaur dengan KPUD Kaur di fasilitasi oleh Bawaslu Kaur.

“Materi pokok sengketa adalah perihal ijazah Bacaleg Gerindra yang tidak dilegalisir dan dinyatakan TMS pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Lasyana dan Zainal Bacaleg Dapil Kaur I dan Supriyati Dapil Kaur II,” ungkapnya.

Dalam proses sengketa di Bawaslu ada dua tahap penyelesaian yang dilakukan.

Pertama di awal permohonan dirigester adalah mediasi. Bila tidak ketemu kesepakatan akan dilanjutkan ke tahap ke dua yaitu sidang adjudikasi.

“Konteksnya, jika dalam mediasi menemukan kata sepakat, maka di butuhkan berita acara kesepakatan mediasi dan sengketa berhenti sampai di sini,” sampainya.

“Tetapi jika tidak menemukan kata sepakat maka dibuatkan juga berita acara ketidak sepakatan mediasi yang selanjutnya akan di lanjutkan pada sidang adjudikasi,” tambahnya.

Toni menambahkan, ada ruang sengketa, untuk Peserta Pemilu sengketa bisa terjadi antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan Penyelenggara (KPUD) atau sesama Peserta Pemilu.

“Bawaslu Kabupaten Kaur, selalu terbuka sesuai dengan kapasitas kami sebagai pengawas pemilu,” ujarnya.

Saat ini, tiga kader Gerindra yang semula dinilai bermasalah telah dimasukkan oleh KPUD Kaur sebagai bacaleg.

“Ini kami lakukan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Perbawaslu No 18 Tahun 2017 kemudian diubah dengan Perbawaslu No 18 Tahun 2018 dan perubahan kedua Perbawaslu No 27 Tahun 2018,” tandasnya. [Feri]