Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Selatan – Gugatan sengketa informasi yang diajukan salah seorang warga Pasar Baru Kecamatan Seginim, Doni Abdullah Wataf terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memasuki babak baru. Setelah gugatan resmi dimasukkan ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bengkulu pada 22 Maret 2018 yang lalu, akta registrasi sengketa informasi ini resmi diterbitkan.

Sengketa informasi tersebut terdaftar dalam Akta Registrasi Sengketa Nomor: 145/VII/KIP-BKL.PSI/2018 tertanggal 24 Juli 2018.

Dalam akta yang ditandatangani oleh Panitera KIP Nusirwan Permata itu disebutkan bahwa penetapan hari sidang sengketa informasi perkara tersebut selanjutnya akan diberitahukan kepada pihak pemohon (Doni Abdullah Wataf) dan termohon (Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan) setelah adanya penetapan majelis Komisioner oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

Adapun yang menjadi obyek sengketa informasi yang diminta oleh pemohon yakni Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selata TA 2017 dan LHP Inspektorat Bengkulu Selatan terkait penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2017.

“Memang benar, akta registrasi sengketa telah keluar. Namun baru beberapa hari saya terima via WA,” jelas Doni kepada Pedoman Bengkulu, Sabtu (11/8/2018).

Sebagaimana pernah dimuat Pedoman Bengkulu, gugatan ini bermula pada 5 Januari 2018 lalu pemohon menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan untuk mendapatkan informasi terkait dengan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tahun 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Bengkulu Selatan tahun 2017.

Doni berpandangan, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi publik bahwa tidak seharusnya pihak Ipda menutupi informasi yang diminta olehnya tersebut.

“Sesuai dengan Undang- Undang KIP yang saya baca, jika keberatan atas permohonan permintaan informasi, maka bisa menyampaikannya ke atasannya, dalam hal ini Sekda. Tepat pada 22 Februari 2018, saya sampaikan laporan ke Sekda. Namun tidak ada tanggapan, makanya saya menyampaikan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa ke KIP,” jelas Doni yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini.

Doni berpandangan, Ipda selaku OPD yang melakukan pemeriksaan terhadap instansi lainnya seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan transparansi informasi publik untuk mewujudkan good governance dan clean governance. Bukannya menutup-nutupi informasi publik.

Ditambahkannya, tidak banyak yang diinginkannya dari permohonan yang dismpaikannya ke KIP tersebut, hanya dijadikan sarana belajar untuk menguji apakah informasi yang dimintanya tersebut memang hak warga negara atau bukan.

“Ini sarana belajar, supaya saya, kita dan masyarakat tahu. Apakah informasi yang saya minta rahasia atau tidak. Kalau memang nanti KIP menyatakan info yang saya minta itu rahasia, saya terima. Atau misal ada tata cara khusus permohonan informasi. Yang penting masyarakat jangan dibodohi dengan kata-kata dokumen rahasia, padahal tidak,” pungkas Doni. [Apdian Utama]