Barang bukti Pungutan Liar (Pungli)

PedomanBengkulu.com, Kepahiang — Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu orang honorer selaku Ketua dan tutor lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendidikan (PKBM) Alena Smart School di Desa Tebat Monok, Kepahiang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungutan Liar (pungli) Kepolisian Resort Kabupaten Kepahiang, Kamis (9/8).

Ketiga orang tersebut diantaranya, AL selaku tutor dan guru (ASN), YF selaku ketua PKBM berstatus guru (ASN) dan SM selaku tutor berstatus honorer di sebuah sekolah SMP.

Data terhimpun, penangkapan berawal atas adanya informasi masyarakat terkait dugaan pungli di Kantor PKBM Alena Smart School di Desa Tebat Monok. Selanjutnya, Kasat Reskrim bersama Kanit Pidum, Kanit Tipikor beserta anggota langsung mendatangi PKBM, kemudian tim mengamankan 9 orang bersama barang bukti uang tunai diduga hasil pungli sebesar sebesar Rp 10,8 juta dan langsung dibawa ke Mapolres Kepahiang untuk pemeriksaan intensif.

Diduga pungli tersebut dilakukan saat 18 peserta didik PKBM yang baru saja mencairkan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikbud-RI di Bank BNI Kepahiang.

Dana yang dicairkan tersebu sebesar Rp 1 juta per/orang, kemudian uang dipotong sebesar 600 ribu dari para peserta didik hingga terkumpul uang sebesar Rp 10,8 juta, pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan akan di gunakan untuk biaya kursus menjahit, komputer dan listrik, sementara kursus tersebut diduga tidak ada.

Dikonfirmasi, Jum’at (10/8), Kapolres Kepahiang AKBP Pahala Simanjuntak melalui Kasat Reskrim AKP Yusiady, membenarkan adanya penangkapat tersebut.

“Uang tersebut dipotong dari 18 orang penerima dana PIP dengan alasan akan digunakan untuk biaya kursus menjahit, komputer dan listrik, namun kursus tersebut tidak ada. Seharusnya uang tersebut tidak ada pemotongan sedikit pun”,kata Kasat.

Atas tindakan tersebut para pelaku dijerat pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Perdirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05 /D/BP/2018. [Ardiyanto]