Mulpen Suryadi

Kegiatan fisik dan pengadaan barang Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaur di tahun 2018 ini dialokasokan anggaran lebih kurang Rp9.349 miliar, belum termasuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK) lebih kurang Rp12 miliar dan Jaminan Persalinan (Jampirsal) anggaranya Rp2 miliar lebih.

Anggaran tersebut dipertanyakan baik kegunaan maupun realisasinya.

Disampaikan oleh Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kaur, Mulpen Suryadi, transparansi anggaran harus dilakukan atas penggunaan anggaran Dinkes tersebut.

“Kita ingin mempertanyakan sejauh mana realisasi anggaran pengadaan obat-obatan, alkes, vaksin, refrigerator yang anggaranya Rp7 miliar lebih. Dan masih ada beberapa item kegiatan fisik yang nilainya lebih kurang Rp2,5 miliar. Pak M. Tabri, Sasmin yang merupakan bagian dari pengelola anggaran Dinkes Kaur, harus lebih terbuka,” katanya.

Jurnalis berusaha untuk mengkonfirmasi secara langsung namun sampai berita ini diturunkan tidak dapat menghubungi siapapun dari pihak yang berwenang pada Dinas Kesehatan Kaur.

Inteljen Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPN PA RI) Bengkulu, Pauzan, mengatakan, pihaknya sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengawasi Dinas Kesehatan Kaur.

“KPA, PA, PPTK dan rekanan ini harus bertanggungjawab atas serapan anggaran yang menjadi temuan, yang nanti akan masuk ke ranah hukum,” pungkasnya, Minggu (26/8/2018).

Feri Hera Kardena, Kontributor Pedoman Bengkulu