Ilustrasi

Menyoal kontroversi halal atau haramnya vaksin MR, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek pun bertemu dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin untuk membahas masalah vaksin Measles Rubella (MR). Pada pertemuan tersebut, akhirnya Kementerian Kesehatan mengatakan akan menunda pemberian vaksin MR bagi masyarakat muslim.

Penundaan tersebut berkaitan dengan belum diajukannya sertifikasi halal vaksin yang diproduksi oleh Serum Institut of India (SII). Untuk itu, Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir akan segera mengajukan sertifikasi halal dan permohonan tentang fatwa imunisasi MR.

Sebagaimana dilansir dari Detik.com, kedua belah pihak dan PT Bio Farma sebagai importir vaksin MR menyepakati hal tersebut.

“Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara, untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syari, tetap dilaksanakan,” kata Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangannya, Jumat (3/8/2018).

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada siang hari di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas beberapa permasalahan, termasuk adanya penolakan vaksin MR di beberapa lokasi.

“Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspons secara bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat,” kata Niam.

Menkes berjanji segera memproses permohonan sertifikat halal. Pemerintah pun akan berkomunikasi dengan SII selaku pembuat vaksin.

“Menkes RI atas nama negara mengirimkan surat ke SII untuk memberikan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal,” ujar Niam.

Dilansir dari Tempo.co, dari pertemuan tersebut, dirangkum beberapa poin penting sebagai berikut.

1. Kesepahaman Soal Verifikasi Vaksin MR

Asrorun mengatakan, ada kesepahaman mengenai proses sertifikasi terhadap vaksin. Menurut dia, ada komitmen secara lisan dari Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma sebagai importir vaksin MR mengenai langkah percepatan.

“Menkes atas nama negara meminta PT Biofarma dan Serum Institut of India untuk memberikan akses terkait komposisi yang menjadi pembentuk vaksin MR,” katanya.

2. Penetapan Fatwa Akan Dipercepat

Komisi Fatwa MUI, kata Asrorun, akan mempertimbangkan proses percepatan penetapan fatwa setelah auditing oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Ia mengatakan lembaganya siap dalam keadaan menunggu dan mengambil langkah luar biasa untuk pemeriksaan kandungan dalam vaksin MR.

Menurut dia, ada dua kemungkinan dari auditing itu. Dari sisi bahan harus clear, yaitu bahan yang terkandung dalam vaksin tidak terbukti haram atau najis. Sehingga bisa mempercepat proses sertifikasi halal. Jika ditemukan unsur pembentuk vaksin itu najis atau haram, MUI bisa membolehkan penggunaan vaksin bila tidak ada alternatif lain.

3. Vaksin Mengandung Bahan Haram Boleh, Jika…

Selain itu, vaksin yang mengandung bahan haram juga bisa dibolehkan jika ada situasi terdesak yang didasarkan kepada penjelasan ahli yang kompeten dan kredibel, bahwa imunisasi yang dilakukan untuk kepentingan mencegah penyakit, dan jika tidak dilakukan akan menyebabkan bahaya kematian, kecacatan permanen, dan penyakit bersifat massal dan jangka panjang.

“Ketika tidak ada vaksin sejenis yang halal atau suci, ketika bahayanya sudah mendesak ketika ada penjelasan yang punya kompetensi terkait bahaya itu,” katanya.

4. Komitmen Kementerian Kesehatan

Poin lainnya yaitu ada komitmen dari Nila dan bersama MUI untuk menenangkan masyarakat akibat kesimpangsiuran informasi vaksin MR. Caranya, dia menyebutkan dengan proses percepatan sertifikasi dan juga panduan keagamaan dalam imunisasi.

Selanjutnya, melakukan penudaan pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah yang memang memiliki perhatian mengenai isu keagamaan. [Ivana]