Aspidsus Henri Nainggolan SH MH.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Penyusunan raperda air limbah di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 lalu yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp500 juta rupiah berbuntut panjang.

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, mulai dari tim teknis, pejabat Standar pelayanan minimal (SPM) hingga bendahara Satuan Kerja (satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Delapan orang saksi yang telah diperiksa tim penyidik Kejati diantaranya Rosdiana anggota tim teknis, Sri Monlati anggota tim teknis, Sri Puji Astuti anggota tim teknis, M Husni anggota tim teknis, Egi Yuniarto anggota tim teknis, Tri Andika tim akedemisi, Nurhayani pejabat SPM Satker PSPLP, Nihan bendahara Satker PSPLP, dan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Dari saksi yang dipanggil tersebut tim penyidik Pidana Khusus (pidsus) Kejati ingin mengetahui tentang teknis penyusunan raperda air limbah dan mekanisme pengajuan serta pencairan dana APBN sebesar Rp500 juta yang digunakan dalam kegiatan penyusunan raperda air limbah.

Direncanakan tim penyidik pidsus kejati akan melakukan pemanggilan terhadap tim Kelompok Kerja (Pokja) 12 Pemerintah Provinsi Bengkulu guna mengetahui mekanisme pelelangan jasa konsultan tehnis pada kegiatan penyusunan raperda air limbah tahun 2017 lalu di Kabupaten Bengkulu Utara yang di menangkan PT Santika Kusuma Agung (SKA).

Data terhimpun, Dalam pelelangan air limbah tersebut munculah pemenang lelang yakni PT SKA. Namun dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan oleh PT SKA, melainkan dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PSPLP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementrian PUPR Provinsi Bengkulu inisial AZ yang diduga merugikan uang negara sebesar 300 juta rupiah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu Henri Nainggolan, Jumat (31/8/2018), mengatakan pemanggilan saksi masih akan terus dilakukan.

“Kita akan terus melakukan pemanggilan saksi dalam kasus dugaan korupsi limbah tersebut. Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh oknum PPK yang diduga melanggar pasal 12 huruf (i) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara,” kata Henri. [Ardiyanto]