Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan nasional. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam mendukung berbagai kegiatan perekonomian, perindustrian, dan kegiatan sosial di masyarakat.

Infrastruktur memungkinkan suatu wilayah dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga indikator kemajuan wilayah dapat dinilai dari keberhasilan pembangunan infrastrukturnya yang berkelanjutan.

Tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam pembangunan infrastruktur saat ini adalah dampak dari krisis finansial tahun 1998 silam yang menyebabkan terhambatnya investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Kelemahan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan aset infrastruktur daerah kian memperburuk reputasi pemerintah dalam pembangunan nasional.

Umumnya, pemerintah terkesan mampu membeli, namun kurang mampu untuk memelihara dan menjaga, sehingga banyak aset infrastruktur yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik.

Manajemen aset yang terstruktur tentu menjadi solusi terbaik guna mengoptimasi keberfungsian dan keberlanjutan aset infrastruktur yang ada, tanpa harus membangun kembali infrastruktur baru yang nantinya akan terbengkalai pula karena kelemahan dari pengelolaan aset tersebut.

Apa itu manajemen aset?

Manajemen aset infrastruktur didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari manajemen keuangan, ekonomi, teknik, dan praktik-praktik lain yang diterapkan pada aset fisik infrastruktur dengan tujuan meningkatkan pelayanan dengan cara yang paling hemat dan efisien.

Lebih luas, manajemen aset infrastruktur mengarah pada suatu proses sistematis yang memantau, mempertahankan, memperbaharui, mengoperasikan, serta menjaga hal-hal yang bernilai kepada suatu entitas atau kelompok dalam kaitannya terhadap keberfungsian aset tersebut.

Dalam sektor publik, besarnya investasi yang tertanam pada aset mengakibatkan perlunya pengelolaan maksimal terhadap aset tersebut. Di antara kelas aset fisik pada beberapa domain infrastruktur, seperti jalan dan trotoar, rel kereta api, jembatan, dan jaringan pipa distribusi adalah mengenai keberadaannya sebagai bagian dari suatu jaringan, serta sifat linearnya yang terus menerus.

Hal ini sangat perlu untuk ditinjau karena kegagalan atau kehilangan kinerja infrastruktur dalam suatu segmen terkecil dari sebuah sistem infrastruktur bisa mempengaruhi keseluruhan sistem, jika aset tersebut tidak dipantau dan risikonya tidak dikelola dengan tepat.

Apa pentingnya manajemen aset?

Pada umumnya, aset infrastruktur daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan daerah. Pentingnya manajemen aset yang didasari prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien diharapkan akan memberi nilai tambah untuk peningkatan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimasi keberfungsian dan kelangsungan aset kekayaan daerah tersebut, sehingga diperlukan suatu model optimasi manajemen aset yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan yang berkelanjutan.

Bagaimana implementasi manajemen aset?

Dalam lingkup Negara Indonesia, pengelolaan aset diatur dalam PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lingkup implementasi pengelolaan aset yang dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Secara ringkas, manajemen aset infrastruktur melalui beberapa fase life cycle infrastructure asset management yang meliputi, perencanaan (planning), pengadaan (create procure), operasional dan pemeliharaan (operation and maintenance), monitoring dan evaluasi (monitoring and evaluation), pembaharuan dan pengembangan (renewal/rehabilitation and improvement), dan penghapusan (disposal).

Pengawasan yang ketat sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Manajemen aset yang baik akan menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah kepada warganya; pemberian layanan, nilai ekonomis, dan manfaat (value-for-money) yang lebih baik dalam melindungi investasi infrastruktur; transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset, sehingga memberikan strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah; sebagai dasar optimalisasi pendapatan daerah; dasar dalam memperbaiki sistem dan prosedur guna peningkatan pelayanan publik dan kemandirian pembangunan daerah; landasan untuk merespons perubahan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta landasan untuk menggairahkan dan meningkatkan investasi infrastruktur.

Rezi Munizar, Akademisi Universitas Tarumanagara