Gotri Suyanto

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Hari ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Bengkulu dan DPD Kabupaten Kota se Provinsi Bengkulu dilantik di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu, Jum’at (24/8/2018).

Ali Mahsun Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APKLI dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kesejahteraan ekonomi bagi pedagang kaki lima di Provinsi Bengkulu.

“Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia semua mengenal Bengkulu, sudah sepantasnya Bengkulu menjadi sebuah provinsi yang rakyatnya mendapatkan kesejahtreraan secara berkeadilan,” kata Ali saat menyampaikan sambutan.

Saat ini APKLI berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian hukum kepada para pedagang kaki lima. Dikatakan Ketua Umum DPP APKLI saat ini belum ada ketegasan dari pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi para pedagang, dan selama ini pemerintah belum memperhatikan hak-hak pedagang kaki lima atas tempat untuknya berdagang sehingga yang terjadi adalah selalu dilakukan tindakan penggusuran oleh pemerintah.

“Sembilan puluh persen pedagang Indonesia di seluruh tanah air, pedagang tidak memiliki hak milik terhadap tempat dimana ia berjualan, saya titip pesan kepada Pemprov dan Pemkab, mohon anak bangsa kita ini, khususnya pedagang kaki lima diberi selembar pengakuan oleh pemerintah, pengakuan terhadap kepemilikan atas hak untuk berjualan ditempatnya masing-masing,” ujar Ali.

Pada kesempatan kali ini, Ketua DPP APKLI juga menyampaikan kedepannya APKLI Bengkulu akan segera melakukan pembangunan perumahan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Bengkulu sebagai perwujudan atas revolusi lahan usaha dan perumahan kaki lima Indonesia sebagai salah satu pilar APKLI.

“Insyaallah habis Jumatan, kami akan menuju lokasi di tempat pembangunan perumahan pedagang kaki lima di Kota Bengkulu. Dengan harapan, Bengkulu segera move on dari ketertinggalan sehingga menjadi provinsi yang maju dan berkembang,” ujar Ketua Umum Ali.

Menanggapi hal tersebut, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto tidak menampik apa yang dikatakan oleh Ketua Umum APKLI.

“Kalau kita lihat di data statistik memang benar dikatakan oleh ketua, untuk perekonomian bisa dikatakan Bengkulu ini paling belakang dibanding daerah lain di wilayah Sumatera,” kata Gotri.

Dengan adanya APKLI, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Gotri Suyanto berharap adanya program-program yang dilaksanakan bersama-sama beriringan dengan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan derajat pedagang kaki lima di Provinsi Bengkulu.

“Bagaimana program kedepan untuk meningkatkan pedagang kaki lima menjadi pedagang tetap, yang pasti kan mencari tempat, selanjutnya baru mereka bisa fokus terhadap usahanya. Asosiasi ini kan sifatnya nasional, pasti ada kebijakan nasional juga yang akan berpengaruh, artinya akan ada kebijakan yang akan mengangkat derajat pedagang kaki lima. Untuk mewujudkan semua itu bisa diwujudkan dengan kerjasama antara pemerintah daerah dengan asosiasi pedagang kaki lima,” tutup Gotri. [Deni Dwi Cahya]