Feri Irawan ST, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Kepahiang

PedomanBengkulu.com, Kepahiang – Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa belakangan disikapi dengan sangat positif oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang bernaung dibawah bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Bahkan, hingga saat ini secara bertahap, UKPBJ Kepahiang terus melakukan penataan serta pemaksimalan kinerja UKPBJ itu sendiri.

Salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

“Betul. Beberapa waktu lalu, Kita sudah melakukan koordinasi secara langsung dengan tim Korsupgah KPK RI untuk melaksnakan rencana aksi yaitu memandirikan dan melakukan penguatan fungsi UKPBJ yang berada di bagian pengadaan barang dan jasa Pemkab Kepahiang,” ujar Feri Irawan ST, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Kepahiang, Selasa (28/8).

Dijelaskan Feri, ada tiga hal yang menjadi hasil pertemuan tersebut untuk segera dilaksanakan. Pertama yaitu mensentralisasi pengadaan barang dan jasa di UKPBJ tidak hanya paket e- tendering, melainkan paket non e- tendering dan e-Purchasing yang selama ini masih dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah masing masing.

Kedua, yaitu melibatkan UKPBJ dalam setiap tahapan perencanaan pengadaan dan konsolisasi pengadaan yang artinya ikut serta dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) -Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2019.

“Ketiga yaitu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya diharapkan UKPBJ ini bisa memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa selambat – lambatnya pada Desember 2020 mendatang sesuai dengan amanah Pepres 16 tahun 2018,” tegas Feri.

Untuk itu, sambung Feri, guna memaksimalkan hal ini, pihaknya sangat mengharapkan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan DPRD Kepahiang terkait dukungan anggaran dan Sarana Prasarana (Sapras).

Pasalnya, sejak dibentuk pada tanggal 3 Juli 2018 dan dilandasi oleh Peraturan Bupati (Perbup) nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan atas perbup no 25 tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah kabupaten kepahiang, UKPBJ belum mendapatkan kucuran dan sapras yang maksimal.

“Jika memungkinkan, Kami sangat berharap pada APBD Perubahan tahun 2018, pemaksimalan anggaran dan Sapras yang sudah kami ajukan bisa segera terealisasi secara penuh,” ujar Feri.

Ditambahkan Feri, selain anggaran dan Sapras, pihaknya juga sangat membutuhkan penambahan personil. Sebab, secara ideal untuk memaksimalkan kinerja UKPBJ ini butuh 21 orang ASN yang ditempakan dalam Kelompok Kerja (Pokja) serta bagian adminiatrasi.

“Sedangkan saat ini disini hanya ada 10 orang yang terdiri dari 7 ASN termasuk saya serta 3 orang tenaga harian lepas,” tegas Feri. [Ifan Salianto]