Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Sementara umara adalah pemimpin pemerintahan. Ulama rasa umara adalah orang memiliki pengetahuan agama Islam namun dinilai mampu untuk menjadi seorang pemimpin pemerintahan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau kerap dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) adalah umara rasa ulama. TGB dibesarkan dalam suasana keagamaan yang kental dari sejak sekolah menengah hingga ke Universitas Al Azhar Mesir di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an.

TGB disebut hapal Al-Quran. Selama menjabat Gubernur, tak kurang dari 400 penghargaan berhasil ia raih. TGB dianggap sebagai ulama yang punya massa akar rumput, sekaligus politikus yang luwes dalam bersikap. Namun ia ramai dihujat setelah menyuarakan dukungan ke Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Selain TGB, umara rasa ulama lainnya juga ditemukan di Kota Bengkulu, yakni Helmi Hasan. Ketika menjadi Walikota Bengkulu Helmi mengundang kontroversi karena menghibahkan mobil istrinya untuk program salat berhadiah. Helmi selalu mengajak kepala-kepala dinas Pemerintahan untuk salat berjamaah dan mendengar aspirasi rakyat di masjid-masjid.

Seperti TGB, Helmi juga kaya prestasi. Ia membangun wajah Kota Bengkulu menjadi lebih cantik dengan jalan mulus, mendirikan rumah sakit yang megah dan mengembangkan ekonomi rakyat dengan program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake). Helmi menyerukan “cintai yang di bumi agar dicintai oleh yang di langit”.

Meski menolak kembali menjabat sebagai Walikota untuk periode kedua, namun rakyat dan parpol mendesak Helmi. Bahkan setelah mendaftar sebagai calon, bukannya kampanye, Helmi malah meninggalkan Bengkulu khuruj fisabilillah selama empat bulan.

Sepekan sebelum pemilihan Helmi baru kembali. Walau tanpa bagi-bagi uang dan sembako, Helmi terpilih sebagai Walikota Bengkulu periode 2018-2023 mendatang.

Fenomena TGB dan Helmi menujukkan manifestasi bahwa Muslim Indonesia telah menggunakan prinsip, norma, dan nilai Islam sebagai identitas politik, baik sebagai individu maupun kelompok. Terbentuknya Persaudaraan Alumni (PA) 212 semakin menegaskan kebenaran teori ini.

PA 212 telah menjadi entitas politik. Ustaz Abdul Somad (UAS) yang direkomendasikan PA 212 sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam sebuah ijtimak ulama merupakan klimaks dari manifestasi kebangkitan politik Islam di Indonesia.

Sayangnya, UAS menolak menjadi cawapres. Sudah banyak yang membujuk UAS bersedia menerima ijtimak ulama tersebut agar ia mau jadi umara dan ulama sekaligus. UAS diajak untuk menggunakan kekuasaan agar hukum-hukum Allah seperti seperti keadilan dan mencintai fakir miskin sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dapat diterapkan.

Sekonyong-konyong menolak menjadi cawapres di tengah orang-orang besar yang menginginkan posisi itu, kegaguman terhadap UAS justru kian membesar. Di media sosial, UAS menjadi magnet. Ia dikenal sebagai dai sejuta viewer. UAS menembus sekat NU, Muhammadiyah, hingga berbagai organisasi sosial lainnya. UAS menggalang persatuan di mana-mana.

UAS menjadi sosok pelepas rindu akan kepemimpinan Jenderal Besar Sudirman perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dengan dorongan yang besar dari akar rumput, UAS diyakini bakal menjadikan mimbar politik menjadi sarana untuk melakukan kebaikan-kebaikan agama.

UAS diminta menyadari, sejatinya Islam tak pernah memisahkan antara dakwah dengan politik. Bahwa Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam adalah seorang Rasulullah sekaligus pimpinan politik. Nabi bernegoisasi, membangun kekuatan militer, memutuskan kebijakan dan membuat aturan-aturan seperti zakat, infak dan sedekah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala yang syarat akan keadilan, kecintaan terhadap kaum miskin, larangan berlebih-lebihan dalam segala hal dan tidak merusak bumi.

Dengan menjadi cawapres bukan berarti menguburkan potensi UAS sebagai pendakwah. Justru Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu sendiri seharusnya dianggap sebagai panggung dakwah, dimana sistem demokrasi atau pergantian kekuasaan secara damai dapat digunakan untuk menyiarkan pentingnya manusia mengikuti perintah-perintah Allah sebagaimana yang terlukiskan dengan indah di dalam Al-Quran.

Eva Destrianti, Sekretaris Redaksi Pedoman Bengkulu